Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Ditanya Soal Perppu KPK, Puan: Tunggu Pelantikan Presiden

Jumat 04 Oct 2019 19:22 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Andri Saubani

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang didampingi pimpinan DPR usai mengucapkan sumpah pada pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024.

Ketua DPR Puan Maharani mengangkat palu sidang didampingi pimpinan DPR usai mengucapkan sumpah pada pelantikan pimpinan DPR periode 2019-2024.

Foto: Republika/Prayogi
Puan memilih menunggu pernyataan lanjutan dari Presiden Jokowi soal Perppu KPK.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPR RI Puan Maharani tak mau banyak bicara soal wacana penerbitan Persatuan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait UU KPK. Ia memilih menunggu pernyataan lanjut dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Kan belum ada kelanjutan dari Bapak Presiden terkait hal itu, tentunya mungkin kita tunggu saja setelah pelantikan periode selanjutnya dari presiden tanggal 20 Oktober 2019," kata Puan di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (4/10).

Sedangkan sebelumnya, Jokowi beserta parpol koalisi pemerintahan diketahui telah bersepakat untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK dalam waktu dekat ini. Keputusan Jokowi untuk tidak mengeluarkan Perppu terlebih dahulu itu disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

Baca Juga

Ia menyebut ada kesepakatan partai-partai pengusung pemerintahan untuk tidak mengeluarkan Perppu KPK itu. "Untuk sementara tidak ada. Belum terpikirkan mengeluarkan Perppu," kata Surya Paloh di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, pada Rabu (2/10).

Paloh berdalih, UU KPK yang baru sudah masuk pada persengketaan di Mahkamah Konstitusi (MK) lantaran digugat oleh mahasiswa. Sehingga, menurut dia, pemerintah akan melihat dulu bagaimana proses uji materi ke MK atas Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu berjalan.

Jokowi sebelumnya sempat memberikan angin segar dalam akan menerbitkan Perppu KPK setelah menemui sejumlah tokoh. Namun, dari apa yang disampaikan Paloh, maka penerbitan Perppu KPK.

Paloh justru mengatakan, Jokowi bisa mengalami pemakzulan atau impeachment bila memaksakan diri menerbitkan Perppu. "Mungkin masyarakat dan anak-anak mahasiswa tidak tahu kalau sudah masuk ke ranah sana (Uji materi MK), presiden kita paksa keluarkan Perppu, ini justru dipolitisasi. Salah-salah presiden bisa di-impeach (dimakzulkan) karena itu," ujar Paloh.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA