Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Monday, 6 Sya'ban 1441 / 30 March 2020

Pakar Sebut Isu HAM Biasa Dipakai untuk Dorong Papua Merdeka

Senin 07 Oct 2019 02:06 WIB

Rep: Rizkyan Adiyudha/ Red: Andri Saubani

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Guru Besar Hukum Internasional UI Prof Hikmahanto Juwana saat menjadi pembicara dalam Forum Diskusi Legislasi di Media Center, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (23/8).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Isu diskriminasi, rasisme, dan pelanggaran HAM sengaja digunakan untuk memecah Papua.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai bahwa isu diskriminatif, rasisme dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang selalu disuarakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) atau Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) saat ada permasalahan di Papua tidak berdasar. Dia menyebut bahwa, upaya itu sengaja dilakukan pihak-pihak yang sengaja ingin memecah Papua.

Hikmahanto mengatakan, narasi OPM selalu mengarah kepada disintegrasi. Termasuk, katanya, ketika muncul dua peristiwa yang terjadi di Surabaya dan Wamena, Jayawijaya. Menurutnya, isu tersebut tidak pernah mendapat sedikitpun respons dari masyarakat internasional dan juga PBB.

Hikmahanto mengatakan, pascareformasi pemerintah sudah meratifikasi berbagai perjanjian internasional. Dia mengungkapkan, inti perjanjian itu berupa komitmen pemerintah dalam menghapuskan segala bentuk diskriminasi, khususnya bagi kaum minoritas termasuk perempuan.

"Jadi tuduhan diskriminatif sehingga perlu ada pemerintahan alternatif di Papua, sama sekali tidak mendasar," kata Hikmahanto Juwana di Jakarta, Ahad (6/10).

Ia menambahkan, di banyak negara termasuk Amerika Serikat (AS) ada rasisme dalam masyarakatnya namun masalah itu selesai tanpa harus adanya referendum. Sebabnya, ia menyarankan agar pemerintah tidak memberi atensi berlebihan dengan manuver diplomasi OPM, termasuk para pendukungnya.

"Selain itu, pemerintah harus menahan emosi publik di Indonesia atas setiap manuver diplomasi OPM dengan memberi pemahaman bahwa tindakan-tindakan OPM tidak berimplikasi bagi keberadaan Papua," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah harus terus membangun Papua dan masyarakat dengan tidak perlu saling membedakan antara warga asli atau pendatang karena semua adalah warga Indonesia. Pembangunan itu, lanjutnya, lebih baik dikomunikasikan ke dunia internasional daripada mengkhawatirkan masyarakat internasional akan bersikap lain ketika ada manuver diplomasi OPM.

Pada saat yang bersamaan, dia juga mengomentari munculnya suara dari negara-negara Pasifik yang kerap mempermasalahkan Papua. Menurutnya pemerintah Indonesia bisa mengambil beberapa langkah mulai dari memberikan pemahaman kepada elite-elite politik negara-negara Pasifik bahwa Papua bagian dari NKRI.

"Dan juga menunjukkan kemajuan Papua yang sama dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia," katanya.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA