Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

Senin, 21 Rabiul Awwal 1441 / 18 November 2019

PDIP akan Tetap Perjuangkan Amandemen Terbatas UUD 1945

Rabu 09 Okt 2019 20:14 WIB

Red: Andri Saubani

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama sembilan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad (dari kiri) sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) bersama sembilan Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah Zulkifli Hasan dan Fadel Muhammad (dari kiri) sebelum memulai rapat perdana pimpinan MPR periode 2019-2024 di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (9/10/2019).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
PDIP tetap pada konsep amandemen terbatas UUD 1945 demi menghadirkan haluan negara.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Fraksi PDIP MPR RI Ahmad Basarah mengatakan fraksinya mendukung amendemen terbatas UUD 1945 untuk menghadirkan haluan negara melalui Ketetapan MPR RI. Ketua MPR Bambang Soesatyo pun mengatakan, MPR RI periode 2019-2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR 2014-2019 terkait amendemen terbatas UUD 1945.

Baca Juga

"Dalam posisi politik PDIP kami tetap berpegangan pada konsep amendemen terbatas untuk menghadirkan haluan negara melalui ketetapan MPR," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (9/10).

Basarah mengatakan, seperti yang disampaikan Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, MPR periode 2019-2024 akan menindaklanjuti rekomendasi MPR tentang amendemen terbatas untuk menghadirkan haluan negara. Basarah menjelaskan langkah tersebut akan dikaji dahulu melalui Badan Pengkajian MPR yang sudah disepakati akan menggodok, mendalami, mengkaji dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat luas.

"Ketua Badan Pengkajiannya MPR RI berasal dari Fraksi PDIP. Saya kira fokus kami di sana," katanya.

Dia menjelaskan, hasil kerja Badan Pengkajian MPR akan dilaporkan kembali kepada Pimpinan MPR RI untuk dijadikan bahan pertimbangan bagaimana cara menindaklanjuti rekomendasi MPR periode lalu untuk menghadirkan haluan negara melalui amendemen terbatas. Basarah menjelaskan pihaknya tidak mematok waktu sampai kapan Badan Pengkajian bekerja, karena perubahan UUD 1945 secara terbatas menyangkut konstitusi dan hajat hidup orang banyak, maka tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa.

"Kami telah menugaskan Badan Pengkajian untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya terutama menyerap aspirasi yang berkembang di masyarakat. Karena ada masyarakat yang setuju menghadirkan haluan negara dengan ketetapan MPR, ada yang ingin melalui UU, dan ada yang tidak ingin sama sekali," katanya.

Basarah menjelaskan, aspirasi-aspirasi itu harus didengar dan didiskusikan di internal fraksi-fraksi yang ada di MPR dan DPD dan kemudian nanti dibangun konsensus nasional dengan ketua umum partai dan Presiden RI. Dia menilai kalau seluruh stakeholder sudah sepakat, kemudian MPR melangkah ke langkah formil yaitu mengusulkan secara resmi, sepertiga anggota MPR untuk perubahan UUD secara terbatas khusus pasal 3 UU NRI 1945, menambah satu kewenangan MPR yaitu selain mengubah dan menetapkan UUD, ditambah menetapkan GBHN.


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA