Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Kawasan Kumuh di Sukabumi Tersisa 32 Hektare

Kamis 10 Okt 2019 15:11 WIB

Rep: Riga Nurul Iman/ Red: Dwi Murdaningsih

Kawasan kumuh (ilustrasi)

Kawasan kumuh (ilustrasi)

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Sukabumi menargetkan bebas kawasan kumuh pada 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, SUKABUMI--Jumlah kawasan kumuh di Kota Sukabumi mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Saat ini kawasan kumuh di Sukabumi hanya tersisa seluas 32 hektare.

Hal tersebut berdasarkan evaluasi penanganan kawasan kumuh dalam Lokakarya program Kota tanpa kumuh (Kotaku) Kota Sukabumi tahun 2019 yang dihadiri Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota Sukabumi Andri Setiawan Hamami di Hotel Balcony, Kamis (10/10). Dalam kegiatan ini juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama penanggulangan kumuh oleh perwakilan elemen masyarakat.

"Kawasan kumuh di Kota Sukabumi terus turun,'' ujar Wali Kota Sukabumi Achmad Fahmi.

Baca Juga

Awalnya pada 2015 lalu jumlah kawasan kumuh mencapai 139 hektare. Jumlah tersebut kini turun drastis hingga hanya tersisa sebanyak 32 hektare.

Fahmi menerangkan, Kota Sukabumi dengan luas 48 kilometer persegi dan jumlah penduduk 348 ribu jiwa masih terdapat kawasan kumuh di setiap kecamatan. Ke depan kawasan kumuh yang tersisa itu akan dituntaskan pada 2020.

Penanganan kawasan kumuh lanjut Fahmi, menjadi isu menarik dibicarakan dan yang namanya wilayah perkotaaan selalu ada kawasan kumuh. Salah satu upayanya dengan mendukung program Kotaku yang merupakan upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia.

Pemkot juga mendukung “Gerakan 100-0-100”, yaitu 100 persen akses universal air minum, 0 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Hal ini sejalan dengan kegiatan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Yogyakarta yang merencanakan pembicaraan tahap selanjutnya khusus membahas penanganan kawasan kumuh melibatkan berbagai pemangku kepenetingan dan unsur Pentahelix.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi Rudi Djuansyah menambahkan, Kota Sukabumi menargetkan bebas kawasan kumuh pada 2020 mendatang. '' Untuk mewujudkannya membutuhkan kolaborasi karean anggaran pemerintah terbatas,'' ucap dia.

Contohnya kata Rudi, pada 2019 ini anggaran program Kotaku hanya sebesar Rp 5 miliar dan ditargetkan menuntaskan 13 hektare kawasan kumuh. Pada 2018, program Kotaku dengan anggaran Rp 9,2 miliar dapat menurunkan kawasab kumuh seluas 12,7 hektare.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA