Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Monday, 22 Safar 1441 / 21 October 2019

Ombudsman: Polri Tolak Saran Soal Temuan Demo 21-23 Mei

Kamis 10 Oct 2019 18:50 WIB

Red: Ratna Puspita

[Ilustrasi] Aksi 22 Mei. Sejumlah massa melakukan pembajakan sebuah mobil pemadam kebakaran di jalan Kemanggisan Utama, Slipi Jaya, Jakarta, Kamis (23/5).

[Ilustrasi] Aksi 22 Mei. Sejumlah massa melakukan pembajakan sebuah mobil pemadam kebakaran di jalan Kemanggisan Utama, Slipi Jaya, Jakarta, Kamis (23/5).

Foto: Fakhri Hermansyah
Ombudsman menilai Polri seperti tidak mau diawasi kinerjanya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepolisian RI menolak saran yang disampaikan Ombudsman RI dari hasil rapid assessment (RA) terkait penanganan unjuk rasa dan kericuhan pada 21-23 Mei 2019. Demo berujung pada kericuhan itu menimbulkan setidaknya sembilan korban jiwa.

Baca Juga

"Sudah kami sampaikan tadi. Meskipun demikian, insititusi kepolisian dalam hal ini dipimpin langsung Pak Irwasum menolak menerima hasil RA ini," kata anggota Ombudsman RI Ninik Rahayu, di Jakarta, Kamis (10/10).

Dari RA itu, Ombudsman RI menemukan adanya maladministrasi oleh Kepolisian RI dalam menjalankan tugas dan kewenangannya menangani unjuk rasa 21-23 Mei 2019 yang berakhir ricuh. Maladministrasi ditemukan pada beberapa tahapan/

Tahapan tersebut, antara lain penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur dan tidak kompeten pada perencanaan dan plotting pasukan, cara bertindak Polri, proses hukum sampai dengan penanganan korban dan barang bukti. Bagi Ombudsman, kata dia, penolakan ini menjadi catatan bahwa Polri sebagai sebuah institusi yang memberikan pelayanan publik konteks penegakan hukum seperti tidak mau diawasi kinerjanya.

Utamanya, kata dia, dalam rangka menjalankan perintah undang, termasuk peraturan kepolisian yang menjadi standar pelayanan dalam rangka penanggulangan demonstrasi dan unjuk rasa. Ninik menyebutkan penolakan saran yang disampaikan Irwasum Polri Komjen Moechgiyarto itu karena menganggap kewenangan Ombudsman untuk melihat persoalan tersebut terkait penegakan hukum.

"Padahal, sebagai institusi yang memiliki kewenangan pengawasan dan pelayanan publik, Ombudsman kembali pada tata cara dan tahapan dalam bidang pencegahan yang hasilnya berupa saran perbaikan untuk ke depan," katanya.

Selain itu, kata Ninik, Irwasum Polri juga membantah temuan-temuan itu. Misalnya, kondisi yang terjadi sudah masuk dalam kategori kerusuhan saat itu, bukan lagi unjuk rasa, dan sebagainya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA