Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Senin, 22 Safar 1441 / 21 Oktober 2019

Mendagri Minta Kepala Daerah Hati-hati saat Berucap

Kamis 10 Okt 2019 22:00 WIB

Rep: Rizky Suryarandika/ Red: Muhammad Hafil

Tjahjo Kumolo

Tjahjo Kumolo

Permyataan apapun kalau diucapkan secara emosional bisa menjadi masalah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, meminta kepada kepala daerah maupun pejabat negara lainnya untuk berhati-hati dalam membuat pernyataan. Menurutnya, pernyataan sekecil apapun kalau diucapkan secara emosional dan tak terkendali dapat menimbulkan opini yang berbeda.

Baca Juga

"Itu bisa menimbulkan opini yang berbeda dan bisa menimbulkan kesalahpahaman dan bisa menimbulkan seperti yang terjadi di Manokwari dan Jayapura," ujar Tjahjo usai rapat koordinasi di Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (19/8).

Selain itu, Tjahjo juga mengatakan, ia belum melakukan pemanggilan terhadap Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko, terkait pernyataannya yang menjadi salah satu pemicu kericuhan di tanah Papua. Ia baru akan memanggil Sofyan dan kepala daerah terkait lainnya ketika situasi dan kondisi sudah mereda.

"Kami belum melakukan rencana pemanggilan. Tapi Ibu Khofifah (Gubernur Jawa Timur) sudah menyampaikan maaf, walaupun itu bukan mewakili pemerintah maupun masyarakat," ungkapnya.

Tjahjo mengatakan, pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait, termasuk para gubernur, baru akan dilakukan setelah situasi di Papua dan Papua Barat mereda. Menurut dia, setiap kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab dengan apa yang ada di wilayahnya.

"Termasuk juga dalam waktu dekat setelah redanya di Jayapura kami juga akan minta klarifikasi dari pernyataan Sekda Papua. Ya, tunggu dulu setelah situasi membaik karena apapun, kepala daerah sebagai kepala wilayah harus bertanggung jawab ada di daerahnya," ungkap Tjahjo.

Di samping itu, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi Kantor Staf Presiden, Ali Mochtar Ngabalin, mengatakan, ia akan melaporkan hasil rapat koordinasi kepada Presiden Joko Widodo. Setelah itu, maka akan segera diambil upaya untuk mengumpulkan para kepala daerah terkait.

"Paling tidak kan ada Gubernur Papua, Papua Barat, kemudian Gubernur Jawa Timur, khusus juga untuk Makassar, Sulawesi Selatan, dan Semarang, Jawa Tengah," jelasnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA