Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Regulasi Pembatasan Ponsel Ilegal Dinilai Belum Jelas

Kamis 10 Oct 2019 19:17 WIB

Red: Karta Raharja Ucu

Ponsel ilegal akan diblokir.

Ponsel ilegal akan diblokir.

Foto: Tim Infografis Republika.co.id
Kemendag dinilai tak menjalakan tugas untuk memberantas ponsel ilegal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menjelang berakhirnya kabinet kerja jilid I, regulasi pembatasan ponsel ilegal masih belum keluar. Kepala Sub Direktorat Kualitas Layanan dan Harmonisasi Standar Perangkat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Nur Akbar Said mengatakan, regulasi yang digadang-gadang mumpuni memberangus ponsel ilegal tersebut masih dalam proses harmonisasi antarkementerian.

Ketua Bidang Infrastruktur Broadband Nasional Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), Nonot Harsono mengatakan, karut marutnya pemberantasan ponsel ilegal di Indonesia disebabkan Kementerian Perdagangan tidak menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Bahkan menurut Nonot, Kemendag cenderung mengalihkan tugas dan fungsi ke kementerian lainnya.

Contohnya, pemberantasan ponsel ilegal seharusnya merupakan tugas dan fungsi Kemendag, tetapi dialihkan ke Kementerian Perindustrian. Lalu Kemenperin menyerahkan tersebut ke Kemenkominfo untuk memblokir IMEI. Padahal Kemenkominfo sendiri tidak memiliki legalitas yang kuat untuk memblokir IMEI.

Menurut Nonot, karut marutnya pemberantasan ponsel ilegal ini disebabkan Kemendag tidak mengerti aspek legal dan masalah pelaksanaan secara teknis. Seharusnya Kemendag lebih dapat berperan aktif membuat kriteria dan daftar blacklist dan whitelist yang berasal dari tanda Pendaftaran Produk (TPP) impor maupun produksi. Tetapi kenyataannya sejak tahun 2012 tugas tersebut tidak pernah dilakukan oleh Kemendag.

Dengan memasukan IMEI dalam blacklist Equipment Identity Register (EIR), semua HP illegal tidak bisa dipergunakan. Sekarang untuk menentukan HP illegal atau legal itu tugasnya Kemendag. Namun hingga kini Kemendag yang seharusnya menjadi lembaga yang menetapkan ponsel tersebut legal atau ilegal itu sendiri tidak jelas.

Seharusnya menurut dia, pemerintah dapat membuat peraturan pemerintah bukan peraturan menteri. Ia berkata, jika tidak ada peraturan pemerintah  dan Kementerian Perdagangan engan mengatakan ponsel itu illegal atau tidak, percuma saja regulasi yang dibuat oleh Kemenkominfo.

"Sebab Kemenkominfo tidak memiliki landasan hukum untuk memerintahkan operator memblokir IMEI. Dari mana Kemenkoninfo tahu IMEI legal dan ilegal. Dengan adanya peraturan pemerintah, membuat Kemenkominfo memiliki lndasan hukum yang kuat untuk meminta operator melakukan blokir IMEI,” ujar Nonot.

Memang bisa saja masing-masing kementrian membuat peraturan menteri untuk menekan peredaran ponsel illegal. Namun Nonot mengingatkan peraturan menteri adalah aturan pelaksana teknis dari peraturan pemerintah. Jika tak ada pijakan hukum  yang kuat, maka aturan yang dikeluarkan menteri tidak memiliki landasan hukum. Nonot meminta agar dalam membuat regulasi, regulator memiliki sedikit intelektual.

Nonot juga mengkritisi rencana pemerintah yang akan meminta operator telekomunikasi untuk menyiapkan EIR. Menurutnya untuk kepentingan negara, sudah seharusnya pengadaan EIR dilakukan oleh pemerintah.

“Sangat tidak fair jika yang mendapatkan keuntungan itu negara tetapi yang dikorbankan adalah operator telekomunikasi,” ujar Nonot.

Mantan komisioner BRTI ini juga mengkritisi pernyataan salah satu anggota BRTI yang mewacanakan untuk meminta operator mematikan layanan telekomunikasi diperangkat yang terindikasi menggunakan ponsel atau IMEI illegal. Menurut Nonot jika regulator tetap memaksakan untuk menjalankan pemblokiran layanan kepada pelanggan yang menggunakan ponsel ilegal, maka kepentingan konsumen akan terganggu.

"Sebab masyarakat yang membeli ponsel kan tidak tau barang itu masuk secara legal atau illegal," kata Nonor.

Jika regulator bersikukuh memaksakan pemblokiran layanan telekomunikasi, Nonot mengatakan regulator telekomunikasi sudah melampaui kewenangannya. Dengan regulator yang tetap memaksakan pemblokiran layanan, justru membuktikan ketidakberdayaan Kemendag dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Harusnya Kemendag membuat aplikasi yang mempermudah masyarakat untuk cek ponsel tersebut masuk secara legal atau illegal.

“Apa dasarnya Kemenkominfo meminta blokir layanan. Apa Kementrian Perdagangan mengeluarkan daftar blacklist dan whitelist dalam perdagangan dan distribusi HP sebagai pijakan hukumnya. Pijakan hukumnya mengenai blacklist dan whitelist aja tidak pernah dibuat Kementrian Perdagangan,” kata Nonot.

Selain akan merugikan masyarakat, rencana BRTI yang akan memblokir layanan telekomunikasi juga akan menciptakan iklim persaingan usaha tidak sehat. Sebab belum tentu semua operator akan melakukan blokir layanan telekomunikasi di perangkat yang terindikasi menggunakan ponsel ilegal.

Nonot berharap agar pemerintah dapat bijak dan hati-hati dalam membuat regulasi pemblokiran IMEI. Jangan sampai masyarakat yang menjadi korban dan menimbulkan permasalahan baru.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA