Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Golkar dan Demokrat Gabung, PKB: Boleh, Asal tak Ada Intrik

Jumat 11 Oct 2019 16:46 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Presiden Joko Widodo (kanan) melakukan pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
PKB menilai penentuan nama menteri sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PKB mempersilakan Gerindra dan Demokrat bergabung dengan koalisi. Hanya saja, PKB meminta Gerindra maupun Demokrat bisa menyesuaikan diri dan tidak boleh ada intrik.

"Menurut saya tidak (keberatan) ya. Saya rasa Demokrat lalu gerindra atau apapun dan ini adalah hak prerogatif presiden asal sekali lagi ini semua bekerja untuk rakyat tidak boleh ada intrik," ujar Anggota Majelis Syuro PKB Maman Imanulhaq di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Jumat (11/10).

Maman mengatakan, tidak boleh ada manuver yang mengganggu Joko Widodo dan Ma'ruf Amin menjalankan pemerintahannya. Ia meminta Gerindra atau Demokrat, bila bergabung bisa menyesuaikan dengan partai-partai anggota koalisi yang berjuang memenangkan Jokowi dalam pilpres.

"Jangan sampai nanti terganggu oleh hanya sekadar oleh karena dia sudah masuk tiba tiba mengganggu nawacita jilid dua yang kita janjikan kepada masyarakat," ujar Maman.

Maman meminta partai-partai yang pada Pilpres 2019 berseberangan dengan Jokowi menyatukan visinya. Bila partai yang baru bergabung mendapatkan jatah menteri, maka Maman pun meminta agar partai yang baru bergabung tak mengusung visi sendiri.  "Jadi tidak boleh ada visi menteri menteri itu. Satu visi misi yang sama dan bekerja untuk rakyat itu yang penting," ujar dia.

Maman menyebut PKB  tak akan khawatir kekurangan jatah kursi menteri bila Gerindra atau Demokrat bergabung. "Kalau saya gak melihat hal itu ya, tidak melihat itu. Bahwa berapapun komposisi nanti sebenarnya sampai sejauh mana komposisi itu memperkuat karena Jokowi mempunyai tanggung jawab meninggalkan legacy," kata Maman.


Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA