Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Saturday, 11 Sya'ban 1441 / 04 April 2020

Peneliti LIPI: Pengawasan tak Cukup dari Partai Oposisi

Ahad 13 Oct 2019 21:32 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputra/ Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Presiden Joko Widodo (kanan) berjabat tangan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) usai melakukan pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

Foto: Antara/Akbar Nugroho Gumay
Masyarakat sipil perlu

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai, partai yang menyatakan oposisi seperti PKS dan PAN akan sulit menjalankan peran check and balances dengan efektif.  Apalagi jika Partai Gerindra dan Partai Demokrat resmi merapat ke kabinet pemerintah Jokowi-Ma'ruf.

Baca Juga

Ia berpandangan peran check and balances tidak bisa dilakukan hanya hanya melalui partai-partai parlemen, tetapi partai juga perlu menggalang hubungan baik dengan masyarakat sipil, pers, maupun mahasiswa.

"Tidak bisa hanya dalam satu track, harus dua track melibatkan masyarakat sipil, sehingga nanti seandainya nanti kebijakan yang kontroversial, seperti yang terjadi belakangan ini, masyarakat sipil bisa menyambutnya sehingga ada kerja sama yang aktif di antara partai-partai oposisi di parlemen dengan masyarakat banyak," kata Firman Noor kepada Republika.co.id, Ahad (13/10).

Menurutnya sekecil apapun, check and balances tetap harus dilakukan. Selain itu, ia juga menilai Demokrat dan Gerindra menjadi partai yang paling merasakan dampaknya jika jadi gabung ke pemerintah.

Di satu sisi, bergabungnya Demokrat dan Gerindra bisa diartikan sebagai sebuah rekonsiliasi. Namun di sisi lain ada banyak pendukung yang akan merasa disia-siakan.

"Pendidikan politik yang akan terjadi bisa jadi masyarakat apatis di dalam politik dan ini sesuatu hal yang merugikan dalam pembangunan demokrasi," ungkapnya.

Oleh karena itu, jelasnya, adanya desakan tentang pentingnya kedua partai tersebut untuk tetap berada di luar kabinet menjadi sangat menentukan.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudoyono (SBY) menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (10/10). Sehari setelahnya giliran Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang temui Jokowi. (Febrianto Adi Saputro)


BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA