Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Nasib Oposisi Jika Gerindra-Demokrat Masuk Koalisi Jokowi

Senin 14 Oct 2019 05:13 WIB

Rep: Febrianto Adi Saputro/ Red: Elba Damhuri

Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu di istana, Jumat (11/10).

Prabowo Subianto dan Jokowi bertemu di istana, Jumat (11/10).

Foto: Dessy Suciati Saputri
PAN dan PKS siap menjalankan peran oposisi dan check and balances.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Firman Noor menilai sulit bagi partai-partai yang telah menyatakan memilih menjadi oposisi seperti PKS dan PAN menjalankan peran check and balances dengan efektif jika Partai Gerindra dan Partai Demokrat resmi merapat ke kabinet pemerintah Joko Widodo- KH Ma'ruf Amin. 

Baca Juga

Ia berpandangan peran check and balances tidak bisa dilakukan hanya melalui partai-partai parlemen. Partai juga perlu menggalang hubungan baik dengan masyarakat sipil, pers, maupun mahasiswa.

"Tidak bisa hanya dalam satu trek, harus dua trek melibatkan masyarakat sipil sehingga nanti seandainya nanti kebijakan yang kontroversial, seperti yang terjadi belakangan ini, masyarakat sipil bisa menyambutnya sehingga ada kerja sama yang aktif di antara partai-partai oposisi di parlemen dengan masyarakat banyak," kata Firman, Ahad (13/10).

Menurut dia, sekecil apa pun, check and balances tetap harus dilakukan. Selain itu, ia juga menilai Demokrat dan Gerindra menjadi partai yang paling merasakan dampaknya jika jadi gabung ke pemerintah. Di satu sisi, bergabungnya Demokrat dan Gerindra bisa diartikan sebagai sebuah rekonsiliasi. Namun, di sisi lain ada banyak pendukung yang akan merasa disia-siakan.

"Pendidikan politik yang akan terjadi bisa jadi masyarakat apatis di dalam politik dan ini sesuatu hal yang merugikan dalam pembangunan demokrasi," ungkapnya.

Oleh karena itu, menurut dia, adanya desakan tentang pentingnya kedua partai tersebut untuk tetap berada di luar kabinet menjadi sangat menentukan. Jika tidak ada desakan itu, kedua partai tersebut, baik Gerindra maupun Demokrat, bakal tetap bergabung ke pemerintah.

Anggota Dewan Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Dradjad Wibowo, juga merespons pertemuan SBY dan Prabowo dengan Presiden Jokowi beberapa hari lalu. Menurut dia, pertemuan tersebut merupakan hak SBY maupun Prabowo dan tiap-tiap partai.

"Para pendukung Prabowo-Sandi juga mempunyai hak mengambil sikap, apakah sepakat dengan beliau berdua atau justru merasa kecewa," kata Drajad, Ahad (13/10).

Menurut dia, PAN tetap mengambil sikap untuk berada di luar kabinet sekalipun nantinya ditawari kursi menteri oleh Jokowi. Alasannya agar demokrasi Indonesia sehat, dewasa, dan memiliki menu kebijakan yang makin berkualitas.

"Selain tentunya, sebagai wujud ikatan moral dan apresiasi terhadap para pemilih PAN yang sudah bahu-membahu berjuang dalam pilpres dan pileg 2019," katanya.

Terlebih, menurut dia, demokrasi di seluruh belahan dunia mana pun memerlukan parpol di luar pemerintah. Parpol seperti itu harus mampu melakukan checks and balances serta memberikan alternatif kebijakan yang lebih baik.

"Itu bukan berarti harus musuhan apalagi cakar-cakaran," ujarnya.

Anggota Dewan Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboebakar Alhabsyi, menghormati pilihan politik yang diambil Gerindra. PKS menyatakan siap jika harus mengambil peran fungsi check and balances sendirian.

"Ini adalah wujud kecintaan kami kepada bangsa dan negara ini. Artinya, tentu tetap harus ada pihak yang mengambil peran untuk melakukan proses check and balances. Jangan sampai pemerintah dibiarkan berjalan sendiri tanpa kontrol," kata Aboebakar dalam keterangannya, kemarin.

Ia menuturkan bahwa PKS tak ingin mengurus dapur orang. PKS mengaku siap dengan segala situasi yang ada. Menurut Aboebakar, PKS sudah memiliki pengalaman bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah maupun berada di oposisi.

Ia menambahkan, PKS harus mendudukkan pilihan politik ini secara proporsional. Menurut dia, tidak dalam satu kubu bukan berarti bermusuhan. "Ini adalah bagian dari ikhtiar kita membangun bangsa. Harus ada yang mengambil peran menjaga keseimbangan. Seperti ketika kita naik sepeda, perlu dikayuh kanan dan kiri agar bisa berjalan dan menjaga keseimbangan," ucap bendahara Fraksi PKS tersebut.

Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini menegaskan bahwa PKS makin mantap mengambil posisi di luar pemerintah. Jazuli memambahkan, PKS menghormati partai-partai yang telah berkeringat memenangkan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Kami ingin memaksimalkan peran parlemen dalam hal check and balances sesuai konstitusi. Lagi pula, kami merasa tetap di pemerintahan Republik Indonesia karena PKS punya kader-kader terbaik yang menjadi gubernur dan bupati/wali kota. Di situ PKS hadir dan meberikan cinta dan pengabdian untuk Indonesia," kata dia.

(ed: fitriyan zamzami)

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA