Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Gerindra-Demokrat Gabung Kabinet, Partai Koalisi Mendua?

Senin 14 Oct 2019 08:46 WIB

Red: Budi Raharjo

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto, Ahad (13/10).

Pertemuan Surya Paloh dan Prabowo Subianto, Ahad (13/10).

Foto: Nawir Arsyad / Republika
Golkar dan Nasdem menilai oposisi tetap diperlukan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) disebut terkait rencana masuknya kader dua partai itu dalam kabinet mendatang. Parpol koalisi pendukung Jokowi menyerahkan persoalan itu kepada Presiden seraya menekankan perlunya oposisi untuk check and balances.

Partai Golkar, misalnya, mengamini hak prerogatif Jokowi. "Terkait posisi menteri, itu menjadi hak prerogatif Presiden. Namun, tentunya kita berharap bahwa prioritas utama adalah pada partai pendukung di awal," ujar Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar Maman Abdurrahman saat dihubungi, Ahad (13/10).

Ia mengingatkan posisi Partai Gerindra dan Demokrat yang sebelumnya merupakan lawan politik parpol koalisi. "Tentunya kita mengapresiasi silaturahim dan komunikasi politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi, apalagi Pak SBY kan mantan presiden RI dua periode," ujar Maman.

Presiden Joko Widodo melangsungkan pertemuan dengan SBY pada Kamis (10/10). Pada Jumat (11/10), Jokowi melangsungkan pertemuan dengan Prabowo. Dalam kedua kesempatan itu, Jokowi membuka kemungkinan kedua parpol yang berseberangan dengannya pada pilpres 2019 itu menduduki kursi di kabinet mendatang. Prabowo juga meng amini ke mung kinan itu.

Senada dengan Golkar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) juga ingin parpol pendukung Jo kowi-Ma'ruf diprioritaskan. "Mereka (Gerindra dan Demokrat-Red) saat itu kan tidak memberikan dukungan kepada Bapak Presiden Jokowi. Yang ideal, (pemilihan menteri) tentu saja apa yang terjadi dalam koalisi sebelum (pemilihan) presiden itu sebangun dengan pembentukan kabinet," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Meski begitu, Hasto tak menutup kemungkinan konsolidasi nasional dengan merangkul partai oposisi bila dipandang perlu memperkokoh semangat gotong royong. Partai Nasdem juga mengesankan terbuka dengan kemungkinan masuknya kader parpol oposisi dalam kabinet.

"Jika Presiden anggap itu perlu dalam kepemimpinannya, silakan. Kan Presiden yang menentukan. Beliau memiliki hak pre rogatif dalam menyusun kabinetnya," kata Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Bahkan, jika tak mendapatkan kursi di kabinet, menurut Surya Paloh, Nasdem tak mempermasalahkan.

Meski begitu, Ketua DPP Partai Nas dem Irma Suryani Chaniago mengingatkan pentingnya fungsi check and balances dalam pemerintahan. Menurut dia, jika seluruh parpol masuk pemerintahan, fungsi tersebut dikhawatirkan tidak bisa berjalan dengan baik.

"Siapa yang mau jadi kontrol sistem yang efektif terhadap program pemerintah yang negative impact, yang disalahkan presiden," ungkapnya. Jika nanti tak ada oposisi, menurut dia, Nasdem siap memainkan peran kontrol tersebut dengan tetap menjadi mitra koalisi yang kritis.

Baca Juga

photo
Presiden Joko Widodo saat bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (10/10) siang ini.


Paloh juga menggelar pertemuan tertutup dengan Prabowo pada Ahad (13/10) malam. Kendati demikian, ia menekankan, tak ada pembicaraan soal kabinet dalam pertemuan di kediamannya itu. Sedangkan, Prabowo menyatakan, mereka menemukan titik temu semalam. "Kita temukan titik-titik persamaan baik," kata dia.

Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai pertemuan Jokowi dengan SBY dan Parabowo sekadar menjalin silaturahim dan mem icarakan kondisi Indonesia. "Saya yakin pembicaraan Pak Jokowi dengan Pak SBY dan Pak Prabowo mengutamakan kepentingan bangsa. "Saya yakin. Bukan bagi-bagi kursi atau yang lain," ujar Jazilul, Ahad.

Terkait kursi menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin, ia menegaskan, PKB menyerahkan seluruh keputusan kepada Jokowi. "Tidak ada kekhawatiran itu karena soal menteri itu memang prerogatif Presiden," ujar Jazilul.

Sementara itu, Gerindra mematangkan persiapan kemungkinan masuk dalam kabinet. Kader-kader yang dinilai berkompeten menempati kabinet disebut akan digodok dalam rapat kerja nasional (rakernas) partai pada 15 sampai 17 Oktober mendatang.
"Di situ kita juga baru akan declaresecara internal, kalau kita masuk, siapa saja orang-orangnya, bidangnya apa saja," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Jumat (11/10).

Kabarnya, Partai Gerindra telah menyiapkan tiga nama calon menteri, yaitu Edhy Prabowo, Sandiaga Uno, dan Fadli Zon. Namun, Dasco menegaskan, itu akan dibahas di rakernas. (febrianto adi saputro/nawir arsyad akbar, ed:fitriyan zamzami)

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA