Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Sunday, 11 Rabiul Akhir 1441 / 08 December 2019

Pengamat: Nasdem Bisa Sama Seperti PKS pada Era SBY

Senin 14 Oct 2019 22:49 WIB

Rep: Febryan. A/ Red: Andri Saubani

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad (13/10/2019).

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh (tengah) menyampaikan keterangan pers usai melakukan pertemuan di kawasan Permata Hijau, Jakarta, Ahad (13/10/2019).

Foto: ANTARA FOTO
Pada periode kedua kepemimpinan Jokowi, Nasdem menjadi mitra koalisi yang kritis.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pengamat politik LIPI, Profesor Siti Zuhro menyebut rencana Partai Nasdem menjadi mitra koalisi yang kritis terhadap pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah bentuk politik jalan tengah. Sebuah pilihan yang terpaksa diambil Nasdem lantaran tak lagi bisa membendung Gerindra, yang sebelumnya adalah partai oposan, untuk bergabung dalam koalisi Jokowi-Amin.

"Pilihan itu karena tak bisa lagi menolak Gerindra gabung dengan koalisi pemerintah, makanya dikasih embel-embel. Tetap di koalisi tapi akan kritis," kata Siti ketika dihubungi Republika, Senin (14/10). Terlebih, dengan memburuknya hubungan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Sebelumnya, pada Ahad (13/10), Ketua DPP Nasdem Irma Suryani Chaniago menyatakan bahwa partainya dalam periode kedua Jokowi akan menjadi mitra koalisi yang kritis. Hal itu disampaikan menyusul semakin menguatnya peluang Gerindra bergabung ke pemerintahan, sehingga fungsi check and balances dikhawatirkan tak akan berjalan optimal. Indikasi itu muncul usai Presiden Jokowi bertemu dengan Prabowo di Istana Negara pada Jumat (11/10).

Menurut Siti, langkah politik Nasdem tersebut akan berujung sama dengan yang dilakukan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Golkar pada era kepemimpinan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY). Yakni bersikap kritis meski dalam koalisi, tapi kenyataannya malah seperti beroposisi terhadap pemerintahan SBY.

"Bahkan bukan kiritis lagi tapi seperti oposisi. Mungkin istilahnya 'Oposisi dalam koalisi'. Hal semacam ini harus dilihat lebih jauh dalam realitas politik Indonesia," ucap peneliti senior LIPI itu.

Peluang Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi-Amin dinilai banyak pihak memang semakin membesar. Terlebih usai digelarnya pertemuan tertutup antara Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto pada Ahad (13/10) malam.

Usai pertemuan selama tiga jam itu, keduanya membuat tiga kesepakatan kerja sama. Namun Surya mengaku tak sama sekali membahas perihal kursi di kabinet Jokowi yang rencananya akan diumumkan usai pelantikan pada 20 Oktober mendatang.

Dengan terjadinya pertemuan antara dua elite itu, Siti pun memprediksi Partai Gerindra akan bergabung dalam pemerintahan Jokowi. Dan tentu Nasdem juga akan bertahan dalam koalisi pemerintahan. "Tapi, tidak ada yang tahu pasti seberapa banyak partai-partai ini akan mendapatkan kursi menteri," ucap Siti.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA