Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

PDIP Serahkan Komposisi Kabinet ke Jokowi

Senin 14 Oct 2019 22:22 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo saat berswafoto dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto bersama awak media usai melakukan konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10)

Presiden Joko Widodo saat berswafoto dengan Ketum Gerindra Prabowo Subianto bersama awak media usai melakukan konferensi pers bersama di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (11/10)

Foto: Republika/Dessy Suciati Saputri
Jokowi memiliki hak prerogatif untuk membentuk kabinet.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA --  Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan, PDIP menyerahkan sepenuhnya komposisi kabinet kepada Joko Widodo sebagai Presiden terpilih yang memiliki hak prerogatif. Begitu pula soal partai yang akan dilibatkan dalam kabinet.

"Lalu mengenai pertimbangan partai mana saja yang akan dilibatkan Presiden dalam komposisi kabinet yang akan datang, Jokowi yang memiliki pertimbangan. Pertimbangannya seperti apa, Jokowi yang paling tahu," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin.

Dia mengatakan PDIP mempersilakan Jokowi untuk menyusun kabinet yang akan dipimpinnya termasuk melibatkan partai di luar Koalisi Indonesia Kerja (KIK).

Menurutnya, saat pemerintahan Jokowi melakukan agenda besar, misalnya, pemantapan kehidupan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila, memang perlu melibatkan partai besar untuk ikut dalam pemerintahan.

"Ketika Jokowi mempertimbangkan Gerindra akan memperkuat kekuatan pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin terutama menjadikan Pancasila sebagai living ideologi yang bekerja di masyarakat kita, saya kira kita memberikan apresiasi terhadap keputusan politik itu," ujarnya.

Namun, dia menegaskan bahwa sikap PDIP tidak dalam posisi mendorong atau menolak sebuah parpol, karena hal tersebut sepenuhnya hak prerogatif Presiden.

Selain itu, Basarah enggan mengomentari apakah sikap politik PDIP yang mempersilakan Gerindra masuk KIK akan berubah terkait sikap Gerindra yang menginginkan perubahan menyeluruh UUD 1945.

Sikap Gerindra itu berseberangan dengan PDIP yang hanya menginginkan amendemen terbatas UUD 1945.

"Politik ini dinamis, kita tidak bisa mengambil kesimpulan secara serta merta terhadap pernyataan politik atau sikap politik yang baru diekspresikan oleh tokoh-tokoh politik atau pimpinan-pimpinan nasional," katanya.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA