Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

59 Ribu Warga Bekasi Belum Miliki KTP Elektronik

Selasa 15 Okt 2019 09:45 WIB

Red: Andi Nur Aminah

Petugas melakukan pemotretan KTP elektronik (ilustrasi)

Petugas melakukan pemotretan KTP elektronik (ilustrasi)

Foto: Antara/Oky Lukmansyah
Warga tersebut semuanya sudah melakukan perekaman data.

REPUBLIKA.CO.ID, CIKARANG -- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bekasi, Jawa Barat mencatat sebanyak 59 ribu warga Kabupaten Bekasi belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el). Hal itu terjadi akibat keterbatasan blanko dari Kementerian Dalam Negeri.

Baca Juga

Kabid Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kabupaten Bekasi, Giri Waluyo di Cikarang, Selasa (15/10) mengatakan ada 59 ribu warga yang belum memiliki KTP elektronik itu telah melakukan perekaman data dan biometri atau statusnya Print Ready Record (PRR). "Belum memiliki KTP-el karena keterbatasan blanko, sudah melakukan perekaman, sudah PRR statusnya," kata Giri.

Menurut dia dari total 59 ribu warganya yang belum memiliki KTP-el, 33.500 di antaranya merupakan penduduk Kecamatan Tambun Selatan. "Dari 23 kecamatan yang ada, Tambun Selatan yang paling banyak warganya belum memiliki KTP-el. Sedangkan yang paling sedikit adalah penduduk Kecamatan Muaragembong," katanya.

Giri menjelaskan saat ini alokasi blanko KTP-el hanya 20 sampai 30 keping yang didistribusikan setiap dua pekan sekali ke masing-masing kecamatan. Meski terkendala ketersediaan blanko, penduduk Kabupaten Bekasi yang wajib KTP diimbau tetap melakukan perekaman di masing-masing kecamatan tempat tinggalnya. Sebagai identitas sementara, pemerintah menerbitkan surat keterangan sebagai administrasi kependudukan.

"Ini sangat penting dalam kepengurusan administrasi kependudukan, khususnya bagi warga pendatang," kata Giri.

Seorang warga Tambun Selatan, Juniarto mengatakan sudah dua tahun terakhir ini hanya memegang surat keterangan (Suket) karena belum ada blanko di kecamatan. Oleh karena itu, setiap enam bulan sekali harus memperbarui. "Setiap nanya ke kecamatan alasannya tidak ada blanko," kata dia.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA