Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Jumat, 25 Rabiul Awwal 1441 / 22 November 2019

Polda Sulsel Larang Demonstrasi Jelang Pelantikan Presiden

Selasa 15 Okt 2019 16:52 WIB

Red: Nur Aini

Polisi mengamankan mahasiswa saat terjadi bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019).

Polisi mengamankan mahasiswa saat terjadi bentrok di depan kantor DPRD Sulsel, Makassar, Sulawesi Selatan, Selasa (24/9/2019).

Foto: Antara/Abriawan Abhe
Demonstrasi di Sulawesi Selatan dilarang selama lima hari mulai 16 Oktober 2019.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan melarang unjuk rasa mahasiswa selama lima hari menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2019.

Baca Juga

"Keputusan melarang unjuk rasa selama lima hari adalah diskresi polisi dalam mengamankan pelantikan presiden dan wakil presiden," ujar Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel) Irjen Polisi Mas Guntur Laupe di Makassar, Selasa (15/10).

Ia mengatakan, diskresi Kepolisian itu diambil dalam rangka menciptakan suasana aman dan kondusif pada saat pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia menyatakan, walaupun pelantikannya dilaksanakan di Jakarta, namun daerah-daerah lainnya di Indonesia seperti Sulawesi Selatan juga harus aman dari unjuk rasa.

"Walaupun di Jakarta pelantikannya, tetapi kami tidak ingin mengambil risiko. Diskresi Kepolisian ini berlaku di semua daerah dan kami tegaskan tidak ada izin unjuk rasa selama lima hari," katanya.

Guntur menyatakan, pelantikan itu akan dihadiri tamu VVIP dari berbagai negara sahabat dan ditonton seluruh rakyat Indonesia. Walaupun acara pelantikan presiden di Jakarta, namun wilayah Provinsi Sulsel harus tetap aman, nyaman, dan kondusif.

Apabila ada mahasiswa dan masyarakat yang menyampaikan surat pemberitahuan tentang akan diadakan penyampaian aspirasi, pihaknya memastikan tidak akan memberikan surat tanda penerimaan.

"Mulai besok tanggal 16 Oktober sampai 20 Oktober 2019 sudah diberlakukan. Setelah tanggal 20 Oktober, aspirasi boleh disampaikan kembali. Jadi diskresi Kepolisian ini dikeluarkan demi kepentingan bangsa dan negara Indonesia," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA