Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

JK: Pemerintahan Baru Harus Ada Pengawasan

Selasa 15 Oct 2019 18:08 WIB

Red: Ratna Puspita

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di sela kunjungan Kampus UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

Wakil Presiden Jusuf Kalla saat diwawancarai wartawan di sela kunjungan Kampus UIII, Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

Foto: Republika/Fauziah Mursid
'Masih ada PKS. Tunggu saja deh, saya tidak ingin memberikan komentar banyak.'

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Presiden RI Jusuf Kalla berharap penyusunan kabinet dan koalisi di pemerintahan baru harus ada pengawasan dan keseimbangan atau checks and balances. Dengan demikian, ada kontrol kekuasaan di pemerintah.

Baca Juga

"Suatu pemerintahan yang efektif itu harus ada checks and balances, jadi walaupun (koalisi) kecil itu tetap ada checks and balances," kata Wapres JK usai mengunjungi pembangunan Kampus Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) di Depok, Jawa Barat, Selasa (15/10).

Wapres mengatakan pihaknya tidak memiliki wewenang dalam menentukan susunan kabinet baru. Pemilihan menteri baru dalam Kabinet Kerja Jilid II merupakan tugas Presiden Joko Widodo dan Wapres Ma'ruf Amin.

"Kalau koalisi, saya tidak tahu karena saya juga tentu tidak terlibat lagi, itu urusan presiden dan wapres baru dalam membangun koalisi yang cocok untuk 5 tahun ke depan dan untuk persatuan," katanya.

Koalisi baru pemerintahan Jokowi-Ma'ruf diprediksi akan makin gemuk dengan rencana bergabungnya beberapa partai oposisi setelah pertemuan Presiden Jokowi dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto beberapa waktu lalu.

Terkait dengan sinyal bergabungnya dua partai tersebut, Wapres mengatakan, pemerintah tetap memerlukan oposisi yang berfungsi sebagai pengendali kekuasaan. "Masih ada PKS. Tunggu saja deh, saya tidak ingin memberikan komentar banyak soal koalisi, soalnya saya tidak dalam arus itu," ujarnya.

Sebelumnya, usai bertemu Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Jakarta, Ahad (12/10), Prabowo mengatakan Partai Gerindra akan mengutamakan kepentingan nasional terkait dengan peluang bergabung dengan pemerintahan Jokowi ke depan. "Jadi, saya sudah katakan berkali-kali, saya sudah tegas, mengutamakan kepentingan nasional. Apa saja yang bisa memperkuat, mendukung Indonesia yang kuat, kepentingan nasional yang baik untuk rakyat kita dukung," katanya.

Gerindra akan tetap menjaga keutuhan serta kepentingan bangsa dan negara di mana pun posisinya berada apakah di dalam atau di luar koalisi.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA