Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Friday, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Tiga Sikap Politik Prabowo dan Peluang Gabung Jokowi

Kamis 17 Oct 2019 05:57 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Elba Damhuri

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan 3 sikap politik Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10).

Juru Bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak menyampaikan 3 sikap politik Prabowo Subianto di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Gerindra dan Prabowo sudah menyatakan sikap mendukung Presiden Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Partai Gerindra pungkas melaksanakan rapat pimpinan nasional (rapimnas) di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10). Selepas rapimnas, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto disebut menekankan kesiapannya mengisi kabinet Joko Widodo-KH Ma’ruf Amin dengan kader parpol tersebut.

"Kalau bahasanya Pak Prabowo itu, bila negara memanggil, tidak ada alasan (menolak). Karena Pak Prabowo itu patriotisme itu penting, jadi untuk kepentingan bangsa dan negara," ujar juru bicara Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak, selepas rapimnas di Hambalang, kemarin.

Ia tak menjelaskan secara jelas maksud ucapan dari Prabowo itu terkait sikapnya bergabung dengan kabinet atau menjadi oposisi.

Saat ini, Prabowo dan Gerindra disebutnya masih menunggu keputusan dari Jokowi. "Iya (menunggu keputusan Jokowi). Jadi, tentu kami persilakan apabila Pak Jokowi dan pemerintah lima tahun ke depan membutuhkan dan bersesuaian dengan konsepsi Gerindra," ujar Dahnil. "Tentu Gerindra dengan kesanggupannya kita akan bekerja," kata Dahnil.

Rapimnas Partai Gerindra digelar di Hambalang sejak pukul 09.00 WIB. Acara tersebut berlangsung tertutup bagi media. Hanya kader dan relawan saja yang diperbolehkan masuk ke dalam lokasi rapimnas. Dalam acara tersebut, Prabowo menyampaikan tiga sikap politiknya di hadapan kurang lebih 2.000 kader yang hadir di kediamannya.

Namun, Dahnil menyampaikan tiga sikap politik Prabowo yang diungkapkannya dalam acara tersebut. Pertama, Prabowo menyampaikan telah menyerahkan konsepsi kepada presiden terpilih Joko Widodo. Konsepsi tersebut diserahkan sekitar satu bulan yang lalu.

"Konsepsi terkait dorongan besar ekonomi Indonesia dengan semangat ketahanan pangan, energi, pertahanan, dan keamanan yang kuat," ujar Dahnil.

Kedua, jika konsepsi tersebut diterima oleh Jokowi, Partai Gerindra dan Prabowo mempersilakan untuk digunakan oleh pemerintah lima tahun ke depan. Namun, jika tidak, mantan danjen Kopassus itu tetap mendukung pemerintah demi kepentingan bangsa yang lebih baik.

"Pak Prabowo dan Gerindra mempersilakan. Namun, bila tidak, kami akan tetap bekerja sama untuk kepentingan NKRI," ujar Dahnil.

Terakhir, Prabowo tetap mengutamakan kerukunan dalam kehidupan berbangsa. Sebab, ia menilai perpecahan justru akan membawa kerugian bagi Indonesia.

"Untuk tetap menjaga kerukunan kehidupan berbangsa, bernegara, dan bersilaturahim, dan berkomunilasi untuk musyawarah mufakat bagi kepentingan bangsa dan negara," ujar Dahnil.

Menjelang penutupan rapimnas, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani melontarkan sebuah pantun. “Pantunnya adalah, 'Kain tapis dilipat empat, disimpan rapi di dalam peti. Kita semua sudah berpendapat, pada akhirnya Pak Prabowo nanti akan ngomong bersama Pak Jokowi,’" ujar Muzani di Hambalang.

Ia enggan menjelaskan apa maksud "bersama" dari pantunnya tersebut. Sebab, ditegaskan Muzani, segala keputusan Partai Gerindra untuk lima tahun ke depan ada di tangan Prabowo.

Namun, ia mengungkapkan, pertemuan antara Jokowi dan Prabowo di Istana Negara memang membahas soal bergabungnya Partai Gerindra dengan kabinet. "Diomongkan (soal kabinet antara Jokowi dan Prabowo). Ya saya tidak ikut mendampingi, jadi setahu saya begitu," ujar Muzani.

Terkait nama menteri dari Gerindra, Muzani tak memungkiri, Prabowo sudah mengantongi nama-nama yang akan diajukan. "Itu ada di sakunya Pak Prabowo yang belum saya intip. Saya mau ngintip, sebenarnya," ungkap Muzani.

Isu bergabungnya Partai Gerindra dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin semakin berembus kencang menjelang pelantikan. Ada dua nama yang santer beredar diajukan Gerindra menjadi menteri, yaitu dua wakil ketua umum Gerindra, Fadli Zon dan Edhy Prabowo.

Sedangkan, Presiden Joko Widodo mengungkapkan, masih akan ada muka-muka lama yang menduduki jabatan menteri dalam Kabinet Kerja jilid II. Namun, banyak juga menteri muka baru. "Ya ada-lah. (Menteri) yang lama ada, (menteri) yang baru banyak,\" kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka Jakarta, kemarin.

Presiden Jokowi mengungkapkan, komposisi menteri di periode kedua kepemimpinannya adalah 55-45. Artinya, akan ada 55 persen menteri dari kalangan profesional dan sisanya dari parpol.

Selain itu, Presiden Jokowi juga sempat berbicara soal calon menterinya yang akan diisi kalangan generasi muda, bahkan yang berusia di bawah 30 tahun. "Belum dihitung persentasenya," jawab Presiden kepada wartawan saat ditanyakan berapa persentase wajah baru dan wajah lama dalam kabinet.

Presiden Jokowi berjanji akan segera mengumumkan nama menteri kabinetnya setelah dilantik pada 20 Oktober 2019 nanti. "Pengumuman ya secepatnya setelah pelantikan. Nomenklatur (kementerian) juga ada yang baru," ungkap Presiden.

Presiden juga sempat mengindikasikan akan membuka ruang kepada kubu oposisi untuk bergabung dalam kabinet. Hal itu ia sampaikan selepas bertemu dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, pekan lalu.

Pimpinan sejumlah parpol pendukung Jokowi-Ma’ruf pada pilpres lalu, seperti Ketua Umum Nasdem Surya Paloh, Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, juga telah ditemui Prabowo. Masing-masing menyatakan bahwa isi kabinet merupakan hak prerogatif presiden terpilih.

Meski begitu, para petinggi parpol tersebut juga menyiratkan keinginan agar parpol pendukung diprioritaskan. "Golkar menginginkan supaya partai koalisi yang sudah bekerja keras lebih diprioritaskan," kata Ketua DPP Golkar Ace Hasan Syadzilly, Rabu (16/10).

Ace menampik bahwa Golkar khawatir jatah menteri dalam kabinet berkurang. Namun, Ace beralasan, pemerintahan yang sehat tetap membutuhkan oposisi. "Sebetulnya bukan soal jatah-jatahan. Kita ingin agar demokrasi kita ini betul-betul dibangun berdasarkan sistem politik yang sehat dan ada keseimbangan politik check and balances. Masa, semuanya harus masuk dalam kekuasaan pemerintahan?" kata dia.

(nawir arsyad akbar/dessy suciati saputri/arif satrio nugroho ed: fitriyan zamzami)

Baca Juga

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA