Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Tuesday, 24 Jumadil Akhir 1441 / 18 February 2020

Survei: Masyarakat Optimistis Perbaikan pada Periode Kedua

Kamis 17 Oct 2019 18:14 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Ratna Puspita

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno di kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
41 persen publik menilai kinerja Jokowi baik, 23,3 persen menilai sebaliknya.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Hasil survei yang dilakukan oleh Parameter Politik Indonesia mencatat bahwa 67,4 persen masyarakat optimistis pemerintahan Joko Widodo mampu memperbaiki Indonesia pada periode kedua kepemimpinannya. Hanya 25,8 persen masyarakat yang menyatakan pesimistis. 

Baca Juga

"Rakyat optimis Joko Widodo mampu memperbaiki kondisi bangsa lima tahun ke depan dengan memfokuskan pada masalah utama," ujar Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno saat merilis hasil survei "Evaluasi Kinerja Jokowi dan Harapan Publik di Periode Kedua", di Kantor Parameter Politik Indonesia, Jakarta Selatan, Kamis (17/10).

Sebanyak 40 persen responden mendesak pemerintah Jokowi menyelesaikan dan memprioritaskan masalah ekonomi, politik, dan lapangan pekerjaan. Menurut Adi, problem ekonomi yang masih sulit belum mampu terobati dengan keberhasilan pembangunan infrastruktur dan gencarnya bantuan sosial di era kepemimpinan Jokowi.

Menurut Adi, survei yang sama juga mnyatakan sebesar 23,3 persen masyarakat menilai kinerja Jokowi buruk. "Sementara yang merasa kinerja Pak Jokowi biasa saja 33,4 persen. Ada 41 persen publik menganggap kinerja Jokowi sudah baik," ujar Adi.

Adi menuturkan, responden menjawab keberhasilan pemerintah Jokowi yang paling dirasakan adalah pembangunan infrastruktur (24,8 persen). Sedangkan, kekurangan pemerintah Jokowi disebutkan responden yang perlu diperbaiki yakni harga mahal, kemiskinan, dan pengangguran (26,5 persen).

Temuan hasil survei menyebutkan bahwa pemilih luar Jawa cenderung lebih mengapresiasi kinerja Jokowi dengan memberikan nilai baik (46,4 persen). Sedangkan pemilih Jawa cenderung menganggap kinerja Jokowi biasa saja (37,8 persen).

Selain itu, ada 48,3 persen penduduk pedesaan yang menilai kinerja Jokowi baik lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perkotaan yang hanya 33,6 persen menganggap kinerja Jokowi baik. Sementara mayoritas penduduk perkotaan menganggap kinerja Jokowi biasa saja.

Pembelahan yang lebih jelas terjadi pada segmen agama. Mayoritas penduduk non-Islam (82,9 persen) menganggap kinerja Jokowi baik. Pada pemilih Islam hanya 33,9 persen yang menganggap kinerja Jokowi baik dan yang menilai biasa saja (37,9 persen).

Kemudian, dari sisi pilihan partai politik terlihat jelas bahwa konstituen partai pendukung pemerintah solid menilai baik kinerja Jokowi. Di antaranya PDIP (71,3 persen), Golkar (38,8 persen), Nasdem (40,7 persen), PKB (54,7 persen), PPP (48,7 persen), PSI (66,7 persen), Perindo (54,5 persen), dan Hanura (33,3 persen).

Sebaliknya, konstituen dua partai politik pendukung pasangan Prabowo Subianto-Salahuddin Uno, yaitu PKS dan Gerindra, solid menilai buruk kinerja Jokowi. Akan tetapi, konstituen PAN dan Demokrat cenderung menilai kinerja Jokowi biasa saja.

"Tapi agak beda ceritanya ketika ditanya responden yang memilih Gerindra dan PKS menilai kinerja Jokowi buruk sementara PAN dan Demokrat cenderung cari aman tidak memilih ke kiri atau ke kanan sama seperti para elitnya," jelas Adi.

Hasil survei juga menunjukkan, masyarakat antusias dalam pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Ma'ruf Amin. Pelantikan akan dilaksanakan di Gedung MPR/DPR Jakarta pada 20 Oktober 2019 mendatang.

Ia menyebutkan, responden yang menyatakan senang sebanyak 74,6 persen sedangkan yang tidak senang sebesar 21,1 persen. Berbagai alasan melatarbelakangi perasaan keduanya menyambut pelantikan Jokowi dan Ma'ruf Amin.

Mayoritas publik merasa pemilu sudah usai dan harus menerima saja karena pemilu bukan ajang perang ideologi. Sementara masyarakat yang tidak senang beralasan tidak terima karena pemilihan umum 2019 dianggap berlangsung curang.

Parameter Politik Indonesia melakukan survei nasional dengan wawancara tatap muka menggunakan kuesioner pada 5-12 Oktober 2019 dengan sampel 1.000 responden yang dipilih secara acak di 34 provinsi. Penelitian menggunakan teknik pengambilan sampel acak bertahap berstrata (stratified multistage random sampling) dengan margin of error 3,1 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA