Kamis, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Kamis, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

PDIP: Tak Boleh Ada Menteri Usai Dilantik Mau Jadi Presiden

Jumat 18 Okt 2019 14:23 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Sekjen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto

Foto: Republika TV/Muhamad Rifani Wibisono
Hasto meminta ada penelurusan rekam jejak calon menteri sebelum pengumuman.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- PDI Perjuangan mempersilakan kadernya, Presiden terpilih Joko Widodo untuk menentukan waktu yang tepat mengumumkan kabinet. Namun, PDIP berharap, menteri jokowi yang telah ditunjuk tak mengibarkan bendera bakal mencalonkan jadi presiden di 2024.

"Tak boleh ada menteri setelah dilantik tiba-tiba kibarkan bendera mau jadi presiden 2024. Semua harus setia dalam lima tahun ke depan," kata Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Jumat (18/10).

Hasto juga menyarankan sebelum pengumuman, perlu seksama dilakukan pengecekan rekam jejak, kepemimpinan, intergritas dan kemampuan bekerja sama dengan presiden. Pasalnya mereka akan menjadi pembantu orang nomor satu di Indonesia.

Sementara terkait porsi kementerian yang akan diberikan ke partai politik, Hasto tak menyebut jumlahnya. Ia hanya memastikan, partai Pimpinan Megawati Soekarnoputri bakal mendapat jatah terbanyak. "Semua kementerian penting dan strategis tapi yang jelas PDIP paling banyak," kata Hasto.

Hasto Kristiyanto mengutip UU No 39 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kementerian paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak Presiden mengucapkan sumpah/janji. Hasto berpendapat cukup waktu bagi Jokowi menyusun kabinetnya.

"Presiden Jokowi yang paling tahu kapan momentumnya. Presiden punya waktu yang cukup tapi kita tahu karakter Pak Jokowi yang mau kerja cepat. Kalau mengikuti informasi beliau paling lambat Rabu," kata Hasto.

Sebelumnya, Joko Widodo disebut masih akan menemui pimpinan partai politik pendukungnya menjelang hari pelantikan pada Ahad (20/10) mendatang.

Pertemuan itu sudah dimulai Jokowi dengan menemui Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Istana pada Rabu (16/10) lalu. Sekretaris Jenderal Partai Nasdem Johnny G Plate mengatakan pertemuan dilakukan untuk membahas perkembangan situasi politik yang berlangsung cepat dalam beberapa waktu terakhir.

"Presiden diskusi lagi dengan partai pengusungnya. Kan baik karena masyarakat berspekulasinya luar biasa, manuver, dan akrobatik politik yang berkembang sekarang juga luar biasa. Presiden perlu bertemu supaya ambil keputusan dengan benar,” kata Plate saat dikonfirmasi Jumat (18/10).

Meski Jokowi menyatakan selesai menyusun kabinet 2019 - 2024, namun Jokowi masih belum juga mengumumkan nama-nama yang bakal menjadi para pembantunya. Maka itu, Plate menyatakan, bukan tidak mungkin Jokowi masih akan menemui pimpinan Parpol.


Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA