Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Presiden Diingatkan Agar tak Angkat Orang Bermasalah

Senin 21 Okt 2019 05:36 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan usai upacara pelantikan presiden dan wakil presiden periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Foto: Antara/Sigid Kurniawan
Presiden didorong agar terus berkomitmen dalam agenda pemberantasan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR -- Presiden Joko Widodo direncanakan akan mengumumkan nama kabinetnya pada hari ini. Presiden diminta agar tidak memasukkan nama-nama yang masih bersangkutan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atau diduga terlibat korupsi ke dalam struktur kabinet.

"Presiden Jokowi agar tidak terjebak memasukkan orang bermasalah dalam kabinetnya, apalagi orang yang sudah dipanggil KPK hingga mangkir dari beberapa panggilan," ujar pengamat politik dan hukum dari Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar Arqam Azkin saat diskusi milenial dan nonton bareng pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma'ruf Amin, di Hotel Claro Makassar, Sulawesi Selatan, Ahad (20/10).

Menurutnya, bila menteri bermasalah dimasukkan, maka akan menjadi beban baru kabinet. Menteri itu justru mengganggu jalannya pemberantasan korupsi seperti yang dituangkan dalam visi misi Jokowi saat kampanye.

"Masih banyak orang cerdas di negara kita ini yang mumpuni. Bila KPK telah mengincar nama-nama yang telah dipanggil, sebaiknya jangan dikasih masuk, apalagi oknum itu dari partai politik yang diduga terlibat korupsi," ujar dia pula.

Pengamat politik dan ilmu pemerintahan dari Unismuh Makassar Luhur A Prianto mengingatkan kembali akan visi misi pasangan Jokowi-Ma'ruf yakni Penegakan Sistem Hukum Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya. Menurut dia, tantangan penegakan hukum akan terus dihadapi, apalagi bicara revisi undang-undang salah satunya KPK.

"Saya kira tantangan Pak Jokowi bagaimana menguatkan dan semakin mendorong upaya-upaya untuk pemberantasan korupsi yang memang masih menjadi soal besar terjadi di bangsa ini," kata akademisi Unismuh Makassar itu pula.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Taruna Merah Putih (TMP) Sulsel menggelar nobar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, di Claro Hotel Makassar.

Tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut yakni dua praktisi politik dari Unismuh Makassar Arqam Azikin dan Luhur A Priyanto bersama anggota DPRD Sulsel termuda dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Andi Putra Batara yang dipandu Sekretaris DPD TMP Sulsel Arsoni.

Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA