Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Gelombang Demonstrasi di Lebanon Berlanjut

Ahad 20 Oct 2019 19:50 WIB

Rep: Kamran Dikarma/ Red: Agung Sasongko

Polisi antihuru-hara Lebanon menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Beirut, Lebanon, Jumat (18/10). Demonstran menentang rencana pemerintah memberlakukan pajak baru di tengah krisis ekonomi.

Polisi antihuru-hara Lebanon menembakkan gas air mata ke pengunjuk rasa di Beirut, Lebanon, Jumat (18/10). Demonstran menentang rencana pemerintah memberlakukan pajak baru di tengah krisis ekonomi.

Foto: AP Photo/Hassan Ammar
Pemerintahan Hariri belum menunjukkan upaya untuk mengatasi krisis.

REPUBLIKA.CO.ID, BEIRUT -- Gelombang demonstrasi anti-pemerintah di Lebanon masih berlanjut pada Ahad (20/10) dan telah memasuki hari keempat. Puluhan ribu orang turun ke jalan-jalan dan memprotes kenaikan pajak, termasuk rencana pengenaan biaya pada panggilan telepon melalui aplikasi WhatsApp sebesar 0,2 dolar AS atau sekitar Rp2.800 (dengan kurs Rp14.100 per dolar AS).

Baca Juga

"Kami ingin semua orang bergabung dengan kami pada Ahad dan Senin untuk menggulingkan pemerintah," ujar seorang demonstran seperti dikutip laman Aljazirah.

Aksi demonstrasi telah menyebabkan empat menteri dari partai Lebanese Forces Party (LBF) mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua LBF Samir Geagea yang tergabung dalam jajaran kabinet pemerintahan Perdana Menteri Saad Hariri turut menanggalkan jabatannya.

Geagea berpendapat kondisi seperti sekarang belum pernah dihadapi Lebanon sebelumnya. Di sisi lain, pemerintahan Hariri pun belum menunjukkan upaya untuk mengatasi krisis.

"Kami sekarang yakin bahwa pemerintah tidak dapat mengambil langkah-langkah yanh diperlukan untuk menyelamatkan situasi. Karena itu LBF memutuskan untik meminta menterinya mengundurkan diri dari pemerintah," ujar Geagea dalam pidatonya yanh disiarkan televisi pada Sabtu (19/10) malam, dikutip laman Al Arabiya.

Dia menilai, krisis yang saat ini berlangsung bukan disebabkan sitem politik Lebanon, tapi pada mayoritas yang berkuasa. "Saya pikir dengn mayoritas menteri ini kita tidak bisa kemana-mana," ucapnya.

Menurut Geagea, setiap perubahan radikal di Lebanon dimulai dengan pembentukan pemerintahan baru. Pada Jumat lalu Saad Hariri memberi tenggat waktu 72 jam pada pemerintah dan mitra koalisi untuk mendukung reformasi.

"Saya menetapkan tenggat waktu yang sangat singkat. Baik mitra kami di pemerintahan koalisi memberikan tanggapan yang jelas, tegas, dan final untuk meyakinkan saya, rakyat Lebanon, dan masyarakat internasional bahwa semua orang telah memutuskan reformasi, atau saya akan memiliki sesuatu yang lain untuk dikatakan," ujar Hariri.

Pernyataan tersebut tampaknya menunjukkan bahwa Hariri akan mengundurkan diri jika reformasi tak terjadi. Namun dia memang tak menguraikan lebih lanjut.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA