Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Soal Siapa Pembantu Presiden, yang Penting Bisa Sinergi

Senin 21 Oct 2019 22:01 WIB

Rep: Bowo Pribadi/ Red: Andi Nur Aminah

Pengumuman Kabinet. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Pengumuman Kabinet. Presiden Joko Widodo menjawab pertanyaan wartawan usai pelantikan Presiden di Istana Merdeka, Jakarta, Ahad (20/10/2019).

Foto: Republika/ Wihdan
Indonesia butuh kabinet yang solid dan kompak membawa kemajuan serta kesejahteraan.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Pembahasan mengenai siapa yang bakal mengisi posisi pembantu Presiden kian santer diperbincangkan di dunia nyata maupun dunia maya, usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2019- 2024. Beragam rumor seputar prediksi susunan kabinet joko widodo -Ma'ruf Amin pun, bahkan menjadi trending topic pemberitaan di berbagai media massa, yang dipantau Republika.co.id, sepanjang hari Senin (21/10) ini.

Baca Juga

Di luar hiruk-pikuk dan riuhnya isu seputar formasi kabinet, masyarakat kecil pun menaruh harapan besar agar presiden Joko Widodo tidak salah pilih dalam rangka 'bongkar pasang' dan mengangkat para pembantunya. Seperti diungkapkan oleh Lanang Damardjati (18), salah satu mahasiswa Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran, Kabupaten Semarabg, Jawa Tengah yang dikonfirmasi seputar komposisi kabinet Joko Widodo- Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Menurutnya, Indonesia butuh kabinet yang solid dan kompak dalam membawa kemajuan serta kesejahteraan bangsa ini. Ada sebuah harapan saat isu seputar komposisi para menteri pada Kabinet Joko Widodo-Ma'ruf Amin bakal mengakomodir berbagai kalangan. Mulai dari praktisi, profesional, hingga para politisi. Namun masyarakat juga butuh jaminan para pembantu presiden tersebut bisa tetap fokus pada bidang kerja masing-masing dan bersinergi dalam membangun negara ini.

Karena jabatan menteri merupakan representasi bangsa Indonesia secara utuh dan bukan representasi kelompok, kalangan atau juga representasi dari partai politik (parpol) tertentu. Dia mengataan, jangan sampai hanya karena beda latar belakang pandangan politik atau kepentingan tertentu, antarkementerian menjadi tidak kompak dan saling tumpang tindih kepentingan.

"Jika situasi ini terjadi, maka akan sangat menghambat tugas dan fungsi pemerintah dalam membangun dan memajukan bangsa ini," ungkapnya.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA