Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Jumat, 9 Rabiul Akhir 1441 / 06 Desember 2019

Jokowi-Yasonna tak Bicarakan Soal Perppu KPK

Selasa 22 Okt 2019 18:31 WIB

Red: Ratna Puspita

Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Mantan Menkumham Yasonna Laoly tiba di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Foto: Antara/Puspa Perwitasari
Yasonna berterima kasih sudah dipercaya kembali oleh Jokowi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo dan Yasonna H Laoly tidak membicarakan soal penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) KPK. "Ini konsentrasi tugas-tugas pembangunan hukum," kata Yasonna saat ditanya wartawan mengenai kemungkinan penerbitan Perppu KPK di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/10).

Baca Juga

Yasonna dipanggil oleh Presiden Joko Widodo untuk kembali menjabat sebagai Menkumham. "Tidak dibicarakan KPK, ada porsi yang lain nanti," kata Yasonna.

Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU No. 30/2002 tentang KPK per 17 Oktober 2019. UU baru tersebut banyak dikritik karena dianggap melemahkan KPK, bahkan demo besar-besaran terjadi pada tanggal 23—24 September 2019 karena menolak revisi UU KPK tersebut.

Ia pun berterima kasih sudah dipercaya kembali untuk posisi yang sama. "Saya betul-betul mengapresiasi kepercayaan Presiden kepada saya untuk bekerja," kata Yasonna.

Yasonna mengaku ingin merapikan sejumlah peraturan daerah yang bertentangan dengan undang-undang. "Hierarki perundangan itu, peraturan presiden lebih tinggi daripada perda jadi bukan lagi sifatnya executive review, nanti kita lihat bagaimana menyampaikan dalam pembentukan UU harus kita harmonissi supaya jangan bertentangan satu sama lain dengan UU di atasnya," kata Yasonna.

Yasonna sudah diambil sumpahnya sebagai anggota DPR RI pada 1 Oktober 2019. "Konsekuensinya saya mundur dari DPR," tambah Yasonna.

Pada hari Selasa, Presiden Jokowi sudah memanggil 21 orang untuk diajak berdiskusi untuk menjabat sebagai menteri.

Mereka adalah:

1. Menteri Keuangan 2016—2019 Sri Mulyani

2. Gubernur Sulawesi Selatan 2008—2018 Syahrul Yasin Limpo

3. Menteri Sosial 2018—2019 Agus Gumiwang Kartasasmita

4. Anggota Komisi VI DPR PDI Perjuangan Juliari Batubara

5. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2014—2019 Siti Nurbaya

6. Plt Ketua Umum PPP Suharso Manoarfa

7. Menteri PUPR 2014—2019 Basuki Hadimuljono

8. Wakil Panglima TNI 1999—2000 Jenderal (Purn) Fachrul Razi

9. Kader Partai Kebangkitan Bangsa Ida Fauziah (anggota DPR RI periode 1999—2018)

10. Mantan Ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bahlil Lahadalia

11. Anggota DPR 2014—2019 dari Fraksi Partai Golkar Zainuddin Amali

12. Ketua DPRD Provinsi Jatim periode 2014—2019 Abdul Halim Iskandar (PKB)

13. Menteri Hukum dan HAM 2014—2019 Yasonna Laoly

14. Menteri Perhubungan 2016—2019 Budi Karya Sumadi

15. Menteri Agraria dan Tata Ruang 2016—2019 Sofyan Djalil

16. Kepala Staf Kepresidenan 2017—2019 Moeldoko

17. Menteri Dalam Negeri 2014—2019 Tjahjo Kumolo

18. Kepala Bappenas 2016—2109 Bambang Brodjonegoro

19. Sekjen Partai NasDem Johnny G. Plate

20. Ketua Umum PB Ikatan Anggar Seluruh Indonesia (Ikasi) Agus Suparmanto

21. Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki

22. Kepala RSPAD Gatot Soebroto Mayjen TNI dr. Terawan Agus Putranto

Sebelumnya, pada hari Senin (21/10) juga telah hadir:

1. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud Md.

2. CEO dan pendiri Gojek Nadiem Makarim

3. Komisaris Utama NET Mediatama Televisi Wishnutama

4. pendiri Mahaka Group Erick Thohir

5. Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian

6. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto

7. Menteri Sekretaris Negara Pratikno

8. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto

9. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo

10. Fajrul Rachman

11. Nico Harjanto

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA