Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Edhy Diminta Jokowi Perbaiki Hubungan Nelayan-Pemerintah

Rabu 23 Oct 2019 15:18 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Andri Saubani

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo bersiap mengikuti foto bersama seusai pelantikan menteri Kabinet Indonesia Maju di Beranda Halaman Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Ada dua hal permintaan Presiden Jokowi kepada Edhy Prabowo selaku Menteri KKP.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan edhy prabowo agar menyelesaikan perbedaan cara pandang nelayan dengan pemerintah terkait kebijakan-kebijakan yang selama ini diterapkan. Presiden juga meminta Edhy agar memperbaiki hubungan antara pemerintah dengan para nelayan.

Baca Juga

"Yang jelas perintah Pak Presiden dua hal kepada saya, untuk memperbaiki hubungan dengan para nelayan yang katanya selama ini ada perbedaan antara penilaian pemerintah dan penilaian nelayan itu sendiri," jelas Edhy di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Rabu (23/10).

Selain itu, Presiden juga meminta agar Menteri KKP meningkatkan budidaya perikanan. Lebih lanjut, Edhy juga menyoroti kebijakan mantan Menteri KKP sebelumnya terkait penenggelaman kapal yang dinilai melanggar aturan.

Menurutnya, jika penenggelaman kapal yang melanggar aturan dilaksanakan untuk menjaga kedaulatan negara, maka tindakan itu perlu dilakukan.  "Ada orang yang sudah diingatkan sudah dilaksanakan melakukan pelanggaran gitu ya kita harus lakukan kenapa karena ini jalan terakhir. Tidak ada negosiasi apa pun dalam rangka untuk mempertahankan kedaulatan negara ini," jelas dia.

Namun, kebijakan penenggalaman kapal ini merupakan opsi terakhir. Menurutnya, pemerintah perlu mengedepankan pembinaan hukum kepada masyarakat. Sebab, lanjutnya, tak semua nelayan memahami aturan-aturan yang diterapkan.

"Jangan langsung dihkum. Ini yang mau kita jalankan. Jangan tiba-tiba hukum hukum hukum tapi solusinya apa. Karena mereka inikan perlu pembinaan. Tidak semua nelayan ini memahami. Ada yang terpaksa karena hanya dia harus menyekolahkan anaknya butuh uang," ucapnya.

Edhy pun akan membahas lebih lanjut mengenai kebijakan penenggelaman kapal ini dengan Jaksa Agung dan Kapolri.


BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA