Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Thursday, 24 Rabiul Awwal 1441 / 21 November 2019

Haedar Nilai Kabinet Indonesia Maju Nama yang Bagus

Rabu 23 Oct 2019 15:26 WIB

Red: Andri Saubani

Pengenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju berjalan bersama usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Pengenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju berjalan bersama usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/ Wihdan
Nama Kabinet Indonesia Maju dinilai Haedar sejalan dengan Muhammadiyah.

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Ketua Umum Pimpinan Pusat muhammadiyah Haedar Nashir menilai kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) periode kedua yang diberi nama kabinet indonesia maju sejalan dengan visi Muhammadiyah. Para menteri Kabinet Indonesia Maju hari ini telah dilantik oleh Presiden Jokowi di Istana Negara.

"Namanya bagus itu. Kalau Muhammadiyah 'Indonesia Berkemajuan', jadi sejalan dengan Muhammadiyah," kata Haedar saat ditemui di kediamannya di Kasihan, Bantul, Rabu (23/10).

Haedar menilai pemberian nama Kabinet Indonesia Maju mengisyaratkan, bahwa Presiden Jokowi dalam periode kedua ini ingin mengakselerasi tugas-tugas kenegaraan dan tugas-tugas eksekutifnya agar lebih maju lagi. Kemajuan Indonesia, kata dia, harus lahir batin bukan hanya maju dalam satu aspek. Baik maju dalam perekonomiannya, keadaban politiknya, pendidikannya, kesehatannya, serta berbagai kemajuan lainnya secara menyeluruh.

"Apalagi ini periode kedua tentu Pak Jokowi harus menutupi kekurangan dan celah-celahnya sehingga kemajuan Indonesia makin terakselerasi," kata Haedar.

Akselerasi itu, lanjut dia, memang diperlukan karena Indonesia juga harus bersaing dengan negara-negara lain. Meski demikian, ia mengatakan pemerintah, pejabat, maupun rakyatnya jangan sampai terbuai oleh hal-hal yang sifatnya artifisial.

"Artifisial itu kelihatannya bagus, indah, hebat tapi hanya pinggiran atau hanya kembang-kembang saja. Kelihatannya para pejabat sibuk ke sana ke mari ketemu rakyat tetapi ketemunya tidak membawa kemajuan," kata dia.

Sebagai pejabat negara, menurut dia, memiliki otoritas membuat kebijakan. Dengan demikian, apabila bekerja menemui rakyat dia harus sekaligus mampu memperbaiki nasib rakyat.

"Jadi populisme oke. Tapi populisme juga harus membawa kemajuan rakyat. Jadi kalau pejabat turun ke daerah, lalu salaman, tidak cukup di situ. (Tapi) nanti pulang harus ada langkah-langkah untuk memperbaiki keadaan," kata dia.




Baca Juga

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA