Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Jumat, 18 Rabiul Awwal 1441 / 15 November 2019

Yasonna Diharapkan Bereskan UU Kontroversial

Rabu 23 Okt 2019 15:37 WIB

Rep: Febrian Fachri/ Red: Esthi Maharani

Pengenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju berjalan bersama usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Pengenalan Kabinet Indonesia Maju. Presiden Joko Widodo bersama Wapres Maruf Amin, dan jajaran Kabinet Indonesia Maju berjalan bersama usai pelantikan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/ Wihdan
Yasonna diharapkan dapat memberi jalan keluar untuk UU KPK

REPUBLIKA.CO.ID, PADANG - Peneliti Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Fakultas Hukum Universitas Andalas (Unand) Padang Charles Simabura mengatakan ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang menanti Yasonna Laoly yang kembali dipercaya menjadi Menteri Hukum dan Ham. Charles berharap, kembalinya Yasonna dapat segera menyelesaikan pembahasan Undang Undang dan Rancangan Undang-Undang yang beberapa bulan belakangan telah memancing pro dan kontra di tengah masyarakat.

"Ada sejumlah Undang Undang yang pada periode kemarin tertunda. Beliau (Yasonna) harus melanjutkan lagi pembahasan itu karena juga sudah terlibat panjang selama ini," kata Charles kepada Republika, Rabu (23/10).

Yang paling menyita perhatian menurut Charles ialah mengenai UU KPK yang sudah disahkan dan berlaku sejak pekan lalu. Charles melihat hiruk pikuk pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pengumuman menteri kabinet telah membuat isu Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu) KPK terpinggirkan.

Charles berharap Yasonna dapat memberi jalan keluar untuk UU KPK apakah dengan cara mendorong keluarnya Perpu atau dengan merevisi kembali UU KPK yang sudah disahkan tersebut.

Charles juga meminta Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD juga ikut mengawal persoalan UU KPK agar pelemahan KPK tidak terjadi. Charles percaya selama ini berada di luar pemerintahan Mahfud MD cukup vokal menyuarakan antikorupsi.

"Kita tunggu bagaimana respon pemerintah di awal-awal ini soal isu pelemahan KPK," ujar Charles.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA