Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Thursday, 17 Rabiul Awwal 1441 / 14 November 2019

Politikus PKS Soroti Menag dari Unsur Militer

Rabu 23 Oct 2019 18:45 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Andri Saubani

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di gedung Rektorat Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera di gedung Rektorat Universitas Indonesia Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
"Konklusi keamanan tidak tepat," kata Mardani Ali Sera.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera mengaku khawatir mengenai penunjukan Menteri Agama (Menag) dari militer yakni mantan wakil panglima TNI Jenderal (Purn) Fachrul Razi. Menurut dia, pendekatan keamanan dalam bidang agama tidak tepat.

"Contoh mayor jenderal ditunjuk jadi menteri agama ini perlu kita perhatikan bersama, konklusi keamanan tidak tepat," ujar Mardani di gedung Rektorat Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (23/10).

Diketahui, bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Fachrul Razi menjadi Menag dalam Kabinet Indonesi Maju periode 2019-2024. Setelah pensiun dari militer, Fachrul aktif di bidang bisnis, sosial, dan keagamaan.

Selain itu, Mardani juga menyoroti dipilihnya dr Terawan Agus Putranto yang dipilih menjadi Menteri Kesehatan (Menkes). Ia berharap, Terawan bisa menyelesaikan permasalahan BPJS yang mementingkan kesejahteraan masyarakat.

Kemudian, Mardani juga menunggu pembuktian mantan CEO Gojek Nadiem Makarim yang sekarang telah resmi menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud). Ia meminta Nadiem mewujudkan target-target pencapaiannya membenahi persoalan pendidikan di Indonesia.

Sementara itu, Mardani juga mengaku khawatir akan gemuknya partai koalisi yang bergabung dengan pemerintahan. Menurut dia, hal itu akan membuat potensi korupsi semakin besar.

"Kami khawatir dengan gemuknya pemerintahan peluang untuk tend to corrupt-nya besar," kata dia

Untuk itu, lanjut Mardani, PKS tak ingin menjadi oposisi sendirian. Meski Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Demokrat tak mendapat jatah menteri, PKS tidak dalam posisi mengajak kedua partai itu bergabung menjadi oposisi.

Ia menunggu partai politik dengan tegas menyatakan sendiri menjadi oposisi. Sebab, menurutnya, pemerintahan yang kuat mempunyai oposisi yang kuat sebagai penyeimbang.

"Kita khawatir juga mengajak, jangan geer dulu PKS, ternyata mereka tidak mau gabung," kata dia

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA