Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Selasa, 22 Rabiul Awwal 1441 / 19 November 2019

Tjahjo Janji Rekrutmen CPNS Bebas KKN

Kamis 24 Okt 2019 05:44 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Ratna Puspita

Proses serah terima jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

Proses serah terima jabatan Menteri PAN-RB Tjahjo Kumolo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Tjahjo ingin perekrutannya dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan proses perekrutan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) akan dibuka pada akhir bulan ini. Ia menjanjikan dalam pelaksanaannya, kegiatan tersebut bebas dari unsur korupsi, kolusi, nepotisme (KKN).

Baca Juga

"Kami minta semua pihak rekrutmen CPNS ini secara adil dan terbuka, tanggungjawab tidak ada KKN. Nanti ditanggungjawabkan, ditempatkan di lokasi yang ada," ujar Tjahjo di Gedung Kementerian PAN-RB, Jakarta, Rabu (23/10).

Ia ingin perekrutannya dapat menghasilkan ASN yang kompeten dan berintegritas dalam tugasnya. Sebab, ASN merupakan salah satu hal yang harus diperbaiki dalam mewujudkan reformasi birokrasi.

"Pergerakan dalam menata ASN berbagai hal dibangun untuk tata kelola pemerintahan yang smart, terbuka, sehingga bisa dirasakan oleh negara maju yang penuh inovasi pada masyarakat memberikan pertumbuhan daerah dari berbagai sektor," ujar Tjahjo.

Usai menjalani serah terima jabatan di Gedung Kementerian PAN-RB, ia mengaku siap melanjutkan program-program yang sebelumnya ada di lembaga tersebut. Tjahjo juga akan melanjutkan reformasi birokrasi yang juga menjadi salah satu visi-misi Jokowi.

"Tugas kami satu, membangun tata kelola pemerintah yang semakin efisien dan efektif, dalam tanda kutip mempercepat proses reformasi," ujar Tjahjo.

Ia juga akan meneruskan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikenal juga sebagai e-government. Di mana nantinya akan diterapkan di jajaran pemerintahan pusat dan daerah.

Menurutnya, SPBE dibangun untuk efisiensi anggaran dan integrasi aplikasi layanan. Selain itu, efisiensi penggunaan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

"Semakin ke sini, dalam tanda kutip mempercepat reformasi birokrasi. Model seperti ini, jadi dapat menimbulkan gairah di selutruh daerah, menjadi sesuatu yang menarik," ujar Tjahjo.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA