Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Monday, 19 Rabiul Akhir 1441 / 16 December 2019

Muhammadiyah tak Persoalkan Latar Belakang Menteri Agama

Kamis 24 Oct 2019 16:54 WIB

Red: Teguh Firmansyah

Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (23/10).

Menteri Agama Fachrul Razi menjawab pertanyaan wartawan usai serah terima jabatan (Sertijab) di Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (23/10).

Foto: Republika/Putra M. Akbar
Muhammadiyah percaya Fachrul Razi akan menjalankan tugas dengan baik.

REPUBLIKA.CO.ID, KUDUS -- Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir tidak mempermasalahkan penunjukan menteri agama baru yang berlatar belakang militer. Menurut dia, hal terpenting adalah memiliki pemahaman keagamaan yang baik dan bisa menjalankan tugas sesuai tugas pokok dan fungsinya.

"Kami percaya Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi akan menjalankan tugasnya dengan baik," ujarnya ditemui di sela-sela menghadiri peluncuran Suara Muhammadiyah Corner dan penyerahan surat keputusan program studi baru dari Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VI Jateng di Universitas Muhammadiyah Kudus, Kamis (24/10).

Menurut dia, soal latar belakang bisa bermacam-macam. Pada zaman Orde Baru juga ada menteri agama dari militer yang bernama Alamsjah Ratoe Perwiranegara. Karena itu ia memaklumi dinamika politik yang berjalan. "Dalam politik dinamikanya banyak, ada yang puas dan tidak puas," ujarnya.

Haedar berharap menteri bekerja secara optimal membawa Indonesia maju sebagai mana nama kabinet yang dibentuk presiden. Kerja optimal itu, jelas Haedar, harus sesuai dengan bidangnya dan melahirkan hasil yang signifikan di tengah era populisme.

Baca Juga

"Era di mana pejabat publik biasanya selalu mengambil pandangan turun ke bawah, kemudian menjadi popularitas," ujarnya.

Sikap ingin populer, kata dia, harus sudah ditinggalkan. Dengan begitu saat turun ke bawah bertemu masyarakat tidak hanya berjabat tangan, tetapi menyelesaikan permasalahan yang ada. "Itu yang namanya populisme sejati. Jadi jangan untuk pencitraan," ujarnya.

Ia juga mengingatkan bahwa para menteri nantinya akan menjadi sorotan publik, karena itu harus memiliki integritas yang tinggi, baik moral etik maupun profesional.

"Jika sebelum-sebelumnya masih ada satu dua pejabat publik dan daerah tersangkut kasus di KPK, kedepannya jangan ada lagi karena ini wilayah yang akan menjadi teladan," ujarnya.


BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA