Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Mampukah Wamen Dorong Kabinet Tancap Gas?

Ahad 27 Oct 2019 08:01 WIB

Red: Elba Damhuri

12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

12 wakil menteri Kabinet Indonesia Maju.

Lima menteri ekonomi Kabinet Indonesia Maju langsung tancap gas.

REPUBLIKA.CO.ID,

Oleh Febrianto Adi Saputro

JAKARTA -- Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menambah posisi wakil menteri (wamen) di sejumlah kementerian dianggap sebagai hal yang wajar. Posisi wamen dinilai penting untuk mendukung kegiatan menteri.

Wakil Ketua Umum Kelautan dan Perikanan Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Yugi Prayanto menjelaskan, adanya posisi wamen diperkirakan tidak akan membuat birokrasi berjalan lambat. Sebaliknya, adanya posisi tersebut malah bisa membuat kementerian bekerja lebih cepat.

"Kembali ke jobdesk masing-masing, apakah mereka mau bagi-bagi tugas. Bagi tugasnya urus internal, saya urus seremonial. Atau saya urus policy sama seremonial, Anda benahi seremonial dan policy. Jadi, mesti bagi tugas," kata dia di Jakarta, Sabtu (26/10).

Meskipun begitu, lanjutnya, wajar jika kemudian posisi wamen menimbulkan pro dan kontra. Sebab, ada beberapa pos kementerian yang seharusnya ada wamen, tapi justru tidak ada.

"Kalau urusannya sangat besar, sangat luas, termasuk kelautan perikanan, itu perlu (ada posisi wamen), ya. Terlalu besar ya, yang diurus maritim kelautan," ungkap Yugi.

Sama halnya dengan kementerian BUMN yang posisi wamennya berjumlah dua orang. Ini lantaran bidang yang diurus Kementerian BUMN sangat besar, sehingga wajar Erick Thohir dibantu dua wamen.

"Yang penting jangan ada matahari kembar, jadi menambah birokrasi yang sebenarnya bisa langsung diputusin sama kementerian. Itu saja tujuannya. Kalau itu sudah bisa bagi tugas, keputusannya tetap di Pak Menteri, fine enggak masalah," kata Yugi.

Direktur Eksekutif Indef Tauhid Ahmad juga mengungkapkan kekhawatiran kalau adanya wamen dapat memunculkan dualisme kepemimpinan. Apalagi jika menteri dan wakilnya berasal dari partai atau unsur yang berbeda.

"Itu seperti bupati-wakil bupati. Sering banyak yang cocok apa enggak cocok? Lebih banyak yang enggak cocok," ungkapnya.

Menurut dia, posisi wamen memang diperlukan, tapi jumlahnya tidak sebanyak saat ini. Jumlah yang ada saat ini dianggap tidak terlalu efektif dan bisa memperlambat kinerja kabinet.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menambahkan, adanya posisi wamen menjadi bukti bahwa pemerintah ingin kabinet bergerak cepat dan berkoordinasi dengan baik.

"Tugas wamen adalah membantu menteri menjalankan kebijakan yang merupakan penjabaran dari kebijakan presiden. Karena itulah kami menanggapi baik," kata Hasto dalam keterangan tertulis yang diterima Republika, Sabtu.

Dia menambahkan, adanya wamen membuat efektivitas kerja kabinet lebih baik. Dicontohkan, wamen BUMN yang memang diperlukan untuk penguatan agar BUMN benar-benar menjadi alat negara untuk meningkatkan perekonomian nasional. BUMN harus bisa berperan sebagai agen penggerak pembangunan nasional.



"Di situlah BUMN harus fokus kepada ruang ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak dan bersifat strategis bagi bangsa dan negara. Dan wamen membantu menterinya untuk mewujudkannya," ujar Hasto.

Sebelumnya, Presiden Jokowi resmi melantik 12 wamen Kabinet Indonesia Maju. Pelantikan dilakukan pada Jumat (25/10) sekitar pukul 14.05 WIB di Istana Kepresidenan Jakarta.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA