Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Mahfud Ajak Masyarakat Cegah Penyebaran Paham Radikal

Ahad 27 Oct 2019 11:49 WIB

Red: Ratna Puspita

Mahfud MD

Mahfud MD

Foto: Republika/ Wihdan
Mahfud mengatakan paham radikal yang dapat merusak persatuan negara ini.

REPUBLIKA.CO.ID, PONTIANAK -- Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Mahfud MD meminta masyarakat Kalbar untuk mencegah menyebarnya paham radikal di lingkungan sekitarnya. Ia mengatakan paham radikal yang dapat merusak persatuan negara ini.

Baca Juga

"Mulai dari lingkungan keluarga dan masyarakat sekitar kita, cegah masuknya paham radikal yang dapat merusak persatuan negara ini," kata Mahfud saat melakukan kunjungan kerja di Pontianak, Ahad (27/10).

Menurutnya, bahaya laten paham radikal jika terus dibiarkan maka akan dengan mudah merusak persatuan dan kesatuan bangsa ini. Akibatnya, paham-paham radikal ini harus dicegah sedini mungkin.

"Sebagai masyarakat yang ingin Indonesia berkembang, kita harus bisa menjaga kemerdekaan yang sudah diraih dengan susah payah. Kita harus bangga dengan kemerdekaan yang sudah diraih dan menjaganya dengan 10 modal dasar yang kita miliki untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045 mendatang," tuturnya.

Mahfud menambahkan, untuk mewujudkan Indonesia Emas, Indonesia harus membangun rasa kebangsaan dan nasionalisme. Dengan demikian, Indonesia harus menanamkan kebanggaan pada diri karena kita sudah merdeka dengan hasil perjuangan bangsa sendiri.

"Jika sampai sekarang ada yang mengatakan kenapa kita sudah merdeka selama 74 tahun, namun masih banyak yang masih miskin, itu adalah pertanyaan yang mendasar dan sebelum dijawab perlu kita renungkan, sebelum kita merdeka jumlah masyarakat miskin kita 99,9 persen," kata Mahfud.

Justru karena sudah merdeka, lanjutnya, pemerintah terus menekan angka kemiskinan tersebut. Pada akhir masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, masyarakat miskin Indonesia berada di angka 11,8 persen.

Kemudian, pada periode pertama pemerintahan Jokowi turun menjadi 9,1 persen dengan jumlah masyarakat miskin sebanyak 25,1 juta dari total penduduk Indonesia. Jika program pemerintah terus berjalan, target penuntasan angka kemiskinan pada tahun 2045, bisa terwujud.

Kuncinya, kata dia, adalah kita harus bersatu. Jangan marah-marah terus dengan pemerintah, justru masyarakat harus mendukung berbagai kebijakan pro-rakyat, agar program pengentasan kemiskinan itu bisa dilakukan.

"Pemilihan presiden sudah berakhir, sudah saatnya kita kembali mengejar berbagai ketertinggalan kita. Jangan terus berkutat dengan masalah yang tidak jelas," tuturnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA