Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

Wednesday, 7 Syawwal 1442 / 19 May 2021

Politikus PDIP: Radikalisme Itu Ada, Bukan Alat Politik

Rabu 30 Oct 2019 14:53 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Teguh Firmansyah

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan keterangan pers terkait acara perayaan HUT PDIP ke-44 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (9/1).

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira memberikan keterangan pers terkait acara perayaan HUT PDIP ke-44 di kantor DPP PDIP, Jakarta, Senin (9/1).

Foto: Republika/Rakhmawaty La'lang
Politikus PDIP menilai menafikan keberadaan radikalisme sangat berbahaya.

REPUBLIKA.CO.ID,   JAKARTA -- PDI Perjuangan menyebut isu radikalisme yang belakangan ini kerap disuarakan Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) adalah benar adanya. PDIP menolak bila radikalisme disebut sebagai alat politik.

"Radikalisme itu ada. Gimana mau bilang komersialisasi politik. Wong, sejak sekian lama tindakan kekerasan dan yang terakhir seorang Menkopolhukam mengalami upaya pembunuhan karena keyakinan radikalisme ini," ujar politikus PDIP Andreas Hugo Pareira saat dihubungi, Rabu (30/10).

Andreas pun menyayangkan adanya pihak-pihak yang menafikkan adanya radikalisme ini. Menurut Andreas, tindakan tersebut justru berbahaya. "Menafikan keberadaan radikalisme ini sangat berbahaya, karena sama saja dengam memberikan ruang dan mendukung radikalisme untuk hadir dan eksis di Indonesia," ujar dia.

Sejumlah pihak menyayangkan jualan isu radikalisme justru seperti menyudutkan kelompok agama tertentu. Namun, Andreas menegaskan, menurut dia, radikalisme tidak dituduhkan pada agama tertentu. "Radikalisme itu ada di semua agama," kata dia.

Analis terorisme dan Intelijen Community Of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya menilai, dalam pandangan radikalisme, seharusnya Jokowi lebih membuka pikiran. Bicara soal ancaman terhadap NKRI, menurut Harits bukan hanya soal isu radikalisme yang bermuatan agama dengan cara generalisasi.

"Ada upaya-upaya sistemik radikal yang juga mengancam sendi-sendi kehidupan sosial, ekonomi, politik, ada komunisme, liberalisme, ada kapitalisme dan di beberapa titik nyata ada separatisme radikal yang merongrong kedaulatan NKRI," kata Harits menekankan.

Ia khawatir, umat Islam justru ditempatkan sebagai musuh yang mengancam dan dijadikan sebagai obyek bidikan oleh pemerintah, dengan dalih radikalisme. "Entah apa yang merasuki pikiran Pak Jokowi, entah siapa yang membisiki Pak Presiden sehingga mindset-nya menjadikan kemenag dengan priotritas (radikalisme) seperti itu," ujarnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (Wantim MUI), Prof Din Syamsuddin. Ia menyampaikan, umat Islam kerap terkena tuduhan radikalisme dan intoleransi. Tuduhan tersebut menyakitkan bagi umat Islam.

"Tidak mungkin ada tingkat kerukunan nasional seperti ini kalau umat Islam yang jumlahnya banyak tidak toleran," kata Din kepada Republika.co.id.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Perspektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
 
 

Dapatkan Update Berita Republika

BERITA LAINNYA