Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Friday, 4 Rajab 1441 / 28 February 2020

Evaluasi Otsus Papua Harus Terbuka

Kamis 31 Oct 2019 10:53 WIB

Red: Esthi Maharani

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat diwawancarai wartawan usai melaksanakan apel pagi bersama jajaran Kemendagri, Kamis (24/10).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Perlu evaluasi internal di Kemendagri terkait implementasi UU Otonomi Khusus

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Anggota DPD dari Provinsi Papua Barat, Filep Wamafma, menilai evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di provinsi itu harus dilakukan secara terbuka khususnya kepada masyarakat Papua, Papua Barat, dan pemerintah daerah.

"Pemerintah, terkhusus menteri dalam negeri, harus melakukan evaluasi internal di Kementerian Dalam Negeri terkait implementasi UU Otonomi Khusus," kata Wamafma dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (31/10).

Ia meminta Menteri Dalam Negeri, Jenderal Polisi (Purnawirawan) Tito Karnavian, untuk mengubah birokrasi di Kementerian Dalam Negeri yang terkait ini. Menurut dia, pemerintah tidak perlu mencari kesalahan dan kelemahan pemerintah daerah karena telah bekerja secara maksimal tanpa ada payung hukum sebagai rujukan dalam tata kelola otonomi khusus.

Ia menilai rencana pemerintah memekarkan wilayah di Papua merupakan langkah yang penting, namun lebih penting adalah mengevaluasi pelaksanaan otonomi khusus Papua. Menurut dia, sejarah pemberlakuan UU Otonomi Khusus bagi Papua dan Papua Barat tidak mudah dan perlu ada pertanggungjawaban sehingga dapat disusun kebijakan berikutnya setelah ada evaluasi UU Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Papua Barat.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA