Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Friday, 6 Rabiul Awwal 1442 / 23 October 2020

Tantangan Idham Azis: Mengubah Wajah Polri

Kamis 31 Oct 2019 15:04 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Muhammad Hafil

Calon Kapolri Komjen Pol Idham Aziz memberi hormat sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Calon Kapolri Komjen Pol Idham Aziz memberi hormat sebelum mengikuti uji kepatutan dan kelayakan dengan Komisi III DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (30/10).

Foto: Republika /Prayogi
Polri dinilai masih memiliki sejumlah kelemahan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisaris Jenderal Idham Azis dipastikan bakal menjadi Kapolri baru setelah disetujui Komisi III DPR RI dalam uji kelayakan dan kepatutan, Rabu (30/10) kemarin. Kendati uji tersebut berjalan mulus, Idham memiliki pekerjaan rumah yang menumpuk.

Wakil Ketua Komisi III Desmond Mahesa merinci belasan tantangan yang harus diselesaikan Idham selama 14 bulan mendatang sebagai pemgganti Tito Karnavian. Tantangan itu, kata Desmond, lebih pada bagaimana mengembalikan wajah Polri ke kodratnya, sipil.

"Ini semua adalah masalah wajah, wajah Polri seharusnya dicerminkan dalam wajah sipil, tapi dalam realitanya adalah wajah militeristik. Ini tantangan pak Idham sebagai Kapolri baru," ujar Desmond Mahesa.

Politikus Gerindra itu pun menyebutkan tantangan - tantangan tersebut. Salah satunya adalah terkait penjaminan Hak Azasi Manusia (HAM). Polri yang seharusnya dekat dengan masyarakat justru terindikasi kuat melakukan pelanggaran HAM, misalnya dalam aksi demo mahasiswa memprotes sejumlah RUU akhir September lalu.

Polri juga seharusnha bisa menjadi agen dalam menciptakan  Sistem Peradilan Pidana terpadu yang berintegritas. Namun, Desmond menilai, pemahaman personel polisi atas peraturan perundang-undangan hukum acara dan acara justru masih menjadi sorotan masyarakat.

Kemudian evaluasi dan langkah pencegahan dalam tindak pidana korupsi, penguatan koordinasi dan kerjasama Polri dan KPK Kejaksaan dalam pemberantasan dan pencegahan korupsi juha dinilai belum terjalin dengan baik."Masih terbayang-bayang dengan image polri rentan dalam penyalahgunaan kewenangan," ujar Desmond.

Lalu, membludaknya pengaduan masyarakat pada Pengawasan Polri mengindikasikan manajemen penyelesaian perkara yang tidak profesional. Desmond mengatakan, Polri masih menjadi lembaga terbanyak kedua yang dilaporkan ke Ombudsman.

Kemudian, Desmond menyoroti kinerja pemberantasan tindak pidana narkoba yang meningkat. Namun di sisi lain juga dibarengi dengan angka penyalahgunaan yang meningkat "Pemisahan kewenangan dengan BNN dalam hal pencegahan pemberantasan narkoba tidak dilakukan secara sinergis," ucap Desmond.

Di bidang sumber daya manusia, Desmond juga menyoroti sistem mutasi dan promosi yang masih belum terukur transparan. Sistem ini dinilai Desmond rawan KKN di lingkungan Polri

Polri juga dinilai masih memiliki catatan kelemahan dalam membangun kerjasama dengan masyarakat. Desmond menyoroti bagaimana penegakan hukum di lalu lintas sarat penyalahgunaan kewenangan.

Kemudian di bidang keamanan nasional dan pemberantasan terorisme, Desmond meminta Polri untuk merinci proyeksi yang jelas, serta roadmap yang lengkap.

Dalam uji kepatutan dan kelayakan, Idham menyampaikan tujuh program prioritas yang akan dilakukan jika terpilih sebagai Kapolri. Paparannya tak jauh berbeda dengan Kapolri sebelumnya, Tito Karnavian yang mengusung kata Promoter, akronim dari Profesional, Modern dan Terpercaya.

Tujuh program Idham yakni mewujudkan SDM unggul, pemantapan pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum yang berkeadilan, manajemen media, sinergi penegak hukum, penataan kelembagaan, dan penguatan pengawasan.

"Mohon doa restu untuk menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab," kata Idham Azis, setelah disetujui DPR menjadi Tribrata - 1.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
 
 
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA