Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Wednesday, 2 Rajab 1441 / 26 February 2020

Jokowi: Jangan Sampai Aparat Hukum Dibajak Mafia

Kamis 31 Oct 2019 17:26 WIB

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Muhammad Hafil

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersiap memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin (kedua kanan) bersiap memimpin rapat kabinet terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019).

Foto: Antara/Wahyu Putro A
Jokowi mengingatkan penegak hukum melindungi program pemerintah.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan aparat penegak hukum agar berani melindungi program-program pemerintah. Jokowi tak ingin aparat penegak hukum justru dibajak oleh para mafia sehingga menghambat program-program pemerintah yang tengah berjalan. 

Baca Juga

"Saya ngomong apa adanya jangan sampai aparat hukum kita dibajak oleh mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progressnya, perkembangannya, menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas terkait penyampaikan program dan kegiatan di bidang Politik, Hukum, dan Keamanan di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (31/10). 

Menurut Jokowi, selama ini tak sedikit para pejabat pemerintah dan juga BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis pemerintah justru dijegal oleh para mafia. Karena itu, ia menegaskan tak akan memberi ampun para mafia yang berkeliaran dan menghadang program pembangunan pemerintah. 

"Ini banyak kan pejabat pemerintah BUMN yang berinovasi dalam menjalankan program strategis justru yang digigit. Ini hati-hati, akan saya balik yang akan saya gigit mereka. Jangan sampai para mafia yang menggigit dan menghadang program pembangunan justru terus berkeliaran," tegas Jokowi. 

Karena itu, ia menginstruksikan aparat penegak hukum baik Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, dan juga KPK agar menjamin keberanian para investor dan pelaku industri di dalam negeri. Menurut dia, tak sedikit para pelaku usaha dan investor, termasuk perusahaan BUMN yang batal melakukan investasi di Indonesia karena terkendala oleh masalah kepastian hukum. 

"Saya juga perintahkan Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung, KPK sampaikan bahwa hukum harus menjamin keberanian investor, pelaku industri, dalam menjaga program-program pemerintah," ujar Jokowi. 

Ia mengatakan, selama ini para investor justru takut terhadap aparat hukum karena masalah kepastian hukum yang masih belum jelas. Akhirnya, program-program pemerintah yang seharusnya dapat diselesaikan pun tak berjalan. 

Menurutnya, hal itu dikarenakan adanya sejumlah pihak yang tak menginginkan program pemerintah berjalan, contohnya dalam program pembangunan kilang minyak. 

"Banyak yang gak senang karena suka barang impor. Jadi kalau kita ingin bangun refinery larinya nanti ke petrochemical kita tahu banyak yang enggak senang. Tapi kita tahu untuk sebuah negara ini keharusan sehingga defisit neraca perdagangan dan neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki," ujar dia.

Presiden ingin aparat hukum berani mendukung program-program strategis pemerintah demi menyelesaikan permasalahan bangsa serta mendukung para pelaku usaha dan BUMN untuk berinovasi. 

"Jangan dicari-cari kesalahannya. Istilah hukumnya mens rea, yang tidak ada niat melawan hukum jangan dicari-cari. Tapi jika ada niat jahatnya silakan diselesaikan," kata dia.

 

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA