Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Tuesday, 15 Rabiul Awwal 1441 / 12 November 2019

Ribut-Ribut Anggaran DKI, Sandiaga: Jangan Terpecah Belah

Jumat 08 Nov 2019 09:39 WIB

Rep: Deddy Darmawan Nasution/ Red: Andi Nur Aminah

Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno

Politikus Partai Gerindra, Sandiaga Uno

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Jangan jadikan soal anggaran ini ajang pecah belah, tapi diskusi yang mendidik.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Mantan wakil gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Salahuddin Uno, meminta masyarakat Jakarta untuk tidak terpecah-belah karena polemik anggaran pemerintah provinsi DKI Jakarta. Dia meminta semua pihak untuk tetap terlibat aktif dalam pengawasan pemerintah, namun jangan berujung pada permusuhan.

Baca Juga

Sandiaga mengatakan, sewaktu ia masih menjabat sebagai pendamping Gubernur DKI Anies Baswedan, pihaknya juga menginginkan agar ada partipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan secara kolaboratif. Hal itu dianggapnya sebagai partisipasi publik dan diskursus yang sehat. Baik antara pemerintah, masyarakat, maupun DPRD.

"Itu kan uang rakyat, masyarakat terlibat dan melihat anggaran Pemprov agar digunakan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan rakyat. Jadi jangan jadikan ini ajang pecah belah, tapi diskusi yang mendidik," kata Sandiaga saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Kamis (7/11) malam.

Sandiaga mengatakan, polemik yang mencuat beberapa hari terakhir diharapkan menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI dan DPRD. Penampungan terhadap aspirasi masyarakat harus lebih baik lagi karena uang yang digunakan berasal dari pajak yang dibayarkan masyarakat.

"Digunakan untuk apa, alokasinya dimana, dan yang paling penting adalah soal lapangan pekerjaan dan bagaimana agar biaya hidup di Jakarta tetap terjangkau," ujar dia.

Sebagaimana diketahui, sebelumnya polemik anggaran DKI Jakarta mencuat setelah
Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta melalui anggotanya, William Aditya Sarana, menyoroti sejumlah anggaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang janggal. Anggaran yang menjadi sorotan PSI dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran (KUA-PPAS) 2020, di antaranya anggaran Rp 82,8 miliar untuk pengadaan lem Aibon di Suku Dinas Pendidikan Jakarta Barat, pengadaan ballpoint sebesar Rp 124 miliar di Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Timur.

Selain itu, anggaran Rp 121 miliar juga ditemukan untuk pengadaan 7.313 unit komputer di Dinas Pendidikan. Lalu, ada beberapa unit server dan storage senilai Rp 66 miliar dianggarkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA