Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Gerindra Harap Pilkada Langsung Dievaluasi Mendalam

Selasa 12 Nov 2019 09:00 WIB

Rep: Nawir Arsyad Akbar/ Red: Andi Nur Aminah

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Wakil Ketua DPR Fadli Zon memberikan keterangan pers kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (10/9).

Foto: Republika/Febrianto Adi Saputro
Tak semua wilayah di Indonesia perlu melakukan pemilihan secara langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon mendukung adanya evaluasi dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung. Menurutnya, tak semua wilayah di Indonesia perlu melakukan pemilihan secara langsung.

Baca Juga

"Saya kira sebaiknya memang dikaji lebih dalam. Bagaimana manfaat dan kurang manfaatnya dilakukan pilkada secara langsung atau secara langsung tidak langsung," ujar Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11).

Ia menjelaskan, sebelumnya DPR telah setuju terkait kepala daerah dipilih oleh DPRD. Sebab, Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono saat itu mengeluarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. "Tapi pihak pemerintah ketika itu yang menginginginkan Pilkada langsung. Jadi ini seperti trial and error ya berdasarkan kepentingan," ujar Fadli.

Dia menyebut, dulu berada dalam posisi tidak langsung, tapi dikalahkan dalam voting pengambilan keputusan terkait dengan perubahan Undang-Undang soal Pilkada. Maka dari itu, kajian mendalam perlu untuk mengevaluasi Pilkada langsung. Agar penerapannya nanti tak menimbulkan polemik di masyarakat.

"Kita kaji lagi, karena ini sudah banyak keterlanjuran dan saya kira masyrakat mengiginkan partisipasi lebih aktif dalam pilkada. Kita lihatlah sejauh mana harapannya," ujar Fadli.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian berencana melakukan evaluasi terhadap pilkada langsung. Menurutnya pilkada secara langsung menimbulkan biaya tinggi dan memicu potensi korupsi kepala daerah.

Mantan Kapolri itu mengatakan, setiap kepala daerah butuh sekitar Rp 30 miliar untuk maju dalam pilkada. Sementara total gaji yang diterima selama lima tahun hanya Rp 12 miliar. "Banyak manfaatnya partisipan demokrasi meningkat. Tapi juga kita lihat mudaratnya ada, politik biaya tinggi," ujar Tito.

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA