Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Sunday, 5 Sya'ban 1441 / 29 March 2020

Masih Dikaji, Kemendagri Belum Pastikan Adanya Desa Fiktif

Selasa 12 Nov 2019 15:14 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Teguh Firmansyah

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersiap mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).

Foto: Republika/Prayogi
Kemendagri meminta istilah desa fiktif tak digunakan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kemendagri Nata Irawan mengatakan, pemerintah masih mengkaji adanya desa yang ditenggarai desa fiktif. Penelusuran tim Kemendagri di lima desa yang diduga fiktif di Sulawesi Tenggara masih perlu dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

"Kita baru akan bahas dulu dengan Menko Polhukam, Menko PMK, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa. Kami dari berbagai komponen di Kemendagri. Termasuk kami mengundang teman-teman di provinsi dan Kabupaten Konawe," ujar Nata saat dihubungi, Selasa (12/11).

Ia menjelaskan, tim Kemendagri yang berjumlah 13 orang terjun langsung ke desa yang ditenggarai desa fiktif pada 15-17 Oktober 2019. Ia meminta isu ini tidak menggunakan istilah desa fiktif.

Nata menjelaskan, lima desa itu sesungguhnya memang ada. Desa itu sedang dalam proses penataan administrasi karena sudah ada sebelum diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

"Desa dulu kita udah ada, dulu tidak berhitung tentang penduduk ini dan itu, nah memang setelah lahirnya UU Desa, kami membuat pengaturan Permendagri tentang penataan desa ya kami buat salah satu syaratnya antara lain jumlah penduduk," kata dia.

Baca Juga

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA