Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

PKS dan Gerindra Disarankan Satu Suara

Rabu 13 Nov 2019 07:37 WIB

Rep: Amri Amrullah/Abdurrahman Rabbani/ Red: Bilal Ramadhan

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra DKI Jakarta bersama panelis dari kalangan profesional yang akan membantu fit and proper test cawagub DKI melakukan pertemuan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra DKI Jakarta bersama panelis dari kalangan profesional yang akan membantu fit and proper test cawagub DKI melakukan pertemuan di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).

Foto: Republika/Mimi Kartika
Anies meminta siapa pun wagubnya harus tetap mengikuti visinya sebagai gubernur.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyarankan Gerindra dan PKS berbicara terlebih dahulu dalam pemilihan wakil gubernur (wagub) DKI Jakarta. Kurangnya komunikasi di antara kedua partai menjadi penyebab terhambatnya pemilihan cawagub DKI di DPRD.

Edi mengatakan, lambannya pemilihan tersebut karena, baik PKS maupun Gerindra sebagai partai pengusung, tidak satu suara. Sebelumnya, PKS telah mengajukan dua nama ke DPRD DKI, yaitu Sekretaris DPW PKS DKI Agung Yulianto dan mantan wakil wali kota Bekasi Ahmad Syaikhu.

Sementara itu, pengajuan dua nama tersebut tidak mendapat persetujuan dari Gerindra. Partai Gerindra menolak sebab keduanya merupakan kader PKS. Edi menyarankan agar Gerindra dan PKS masing-masing mengajukan satu nama.

"Saya lihat Gerindra tidak mau kedua nama yang diajukan PKS, lebih baik dari Gerindra ajukan satu (nama) dan PKS satu,” kata Edi.

Pemilihan wakil gubernur DKI Jakarta untuk menggantikan Sandiaga Uno belum menemui titik terang. Pemilihan tersebut masih saja mengalami hambatan. PKS menilai, mereka berjuang sendirian untuk mendorong pemilihan segera dilaksanakan.

Lebih lanjut, Gerindra mengajukan empat nama kepada DPP PKS untuk dicalonkan menjadi wagub DKI. Edi mengatakan, belum menerima surat dari partai pengusung terkait perubahan dua nama kader PKS yang telah diusung menjadi cawagub DKI. "Dari dulu komunikasi antarfraksi baik, majukan saja, misalnya satu PKS, satu Gerindra ditaruh di forum DPRD," ujar dia.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, mengamati proses politik yang tak selesai antara PKS dan Gerindra. Hal tersebut menjadi penyebab lambannya proses pemilihan calon wakil gubernur (cawagub) di DPRD DKI Jakarta.

Ia mengatakan, ada dua hal penyebab lambannya proses tersebut. Pertama, masih adanya proses politik yang tidak selesai antara kedua partai, PKS dan Gerindra. Ditambah Gerindra telah mengusulkan empat nama cawagub ke DPRD.

“Proses politik dua partai tak selesai antara PKS dan Gerindra. Makanya, berlarut-larut hingga Gerindra usulkan empat calon wakil gubernur,” kata Adi.

Menurut dia, secara politik wakil gubernur DKI sudah menjadi hak milik PKS. Ia telah mengamati setelah Gerindra mengusulkan empat nama tersebut, kedua partai kini mulai pecah kongsi.

Kemudian, yang kedua, penyebab lambannya proses pemilihan cawagub adalah komunikasi PKS buntu dengan fraksi-fraksi di Kebon Sirih. “Artinya, ada persoalan komunikasi yang tidak tuntas. Jadi rumit,” ujar dia.

Ia menjelaskan, situasi makin rumit karena Gerindra juga minat usulkan nama-nama cawagub. Mereka adalah Dewan Penasihat DPP Gerindra Arnes Lukman, Waketum DPP Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Gerindra Ahmad Riza Patria, dan Sekretaris DPW Gerindra DKI Syaifullah.

“Mengapa Gerindra usulkan nama-nama itu? Karena, dua calon dari partai PKS dinilai tidak kompeten dan ditolak oleh DPRD. Tapi, kan alasan bisa dibuat, yang jelas Gerindra mulai minta lagi posisi wagub. Itu saja,” kata Adi.

Sebelumnya, PKS telah mengusulkan dua wagub DKI, yaitu Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu. Pengusulan tersebut berjalan, tetapi tidak ada tindak lebih lanjut dari DPRD dan kemudian pemilihan pengganti wagub menjadi berlarut-larut.

“Ya, PKS tidak aktif melakukan lobi-lobi kepada seluruh fraksi. PKS sepertinya pasrah dengan situasi politik yang ada. PKS juga terlihat berjuang sendirian memperjuangkan posisi wakil gubernur,” ujarnya menambahkan.

Sementara itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memberi syarat cawagub yang akan dipilih DPRD DKI Jakarta nanti harus mau ikut visi gubernur. Sebab, Anies menjelaskan, calon wagub yang akan dipilih mendampinginya nanti tidak berproses bersama dalam kampanye. Dengan demikian, cawagub nanti seharusnya hanya berkomitmen menjalankan visi gubernur.

"Kalau menurut saya, nomor satu, dia ikut pada visi gubernur. Karena, yang menjadi calon wakil itu sekarang tidak ada sat upun yang pernah ikut kampanye," kata Anies, Senin (11/11).

Menurut dia, apabila calon wagub mengikuti gubernur dalam kampanye pasti meresapi isi janji kampanye. Kalau sekarang, calon wagub harus belajar soal janji dan visi saat kampanye. Karena itu, ia masyaratkan calon wagub DKI nanti harus ada komitmen pada visi itu, karena itu yang menjadi janji.

Terus yang kedua, Anies menambahkan, ia bisa bekerja sama. Walaupun ia percaya, kalau sudah pada fase ini, calon wagub pasti fase orang-orang yang sanggup untuk bekerja sama. Namun, ia menekankan, harus tegak lurus pada agenda gubernur. "Jangan bawa agenda sendiri," ujar dia.

Apabila calon wagub membawa agenda sendiri, ia khawatir akan berdampak tidak baik pada kinerja pemerintahan. Soal beberapa nama yang disebut Partai Gerindra yang sudah dekat dengan Anies, seperti Sekretaris Daerah (Sekda) Saefullah, Anies menilai ranah ini adalah urusan partai politik.

"Biarkan mereka yang memutuskan. Saya konsentrasi pada pekerjaan saya sebagai gubernur, dan kegiatan yang sifatnya teknokratik," kata dia.

BACA JUGA: Ikuti Serial Sejarah dan Peradaban Islam di Islam Digest , Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA