Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Thursday, 16 Sya'ban 1441 / 09 April 2020

Ketua DPRD DKI Minta 13 Sungai Diserahkan ke Pemprov

Rabu 13 Nov 2019 19:00 WIB

Rep: Mimi Kartika/ Red: Muhammad Hafil

Suasana deretan rumah di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Suasana deretan rumah di bantaran Sungai Ciliwung di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Foto: Antara/Reno Esnir
Ketua DPRD DKI menilai pemerintah pusat tak serius membenahi sungai di DKI.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) menyerahkan 13 sungai di Ibu Kota untuk dikembalikan kepada pemerintah provinsi (pemprov) agar dibenahi. Menurut dia, sejak dirinya menjadi anggota DPRD DKI, pemerintah pusat tak benar-benar fokus menanganinya.

Baca Juga

"Kalau memang Kementerian tidak mampu, serahkan kami Pak, pemerintah daerah. Jakarta itu masalahnya sekarang ada dua masalah, macet dan banjir. Kemarin ini terang benderang Jakarta Pak, 13 sungai yang dikelola oleh PUPR tidak ada alat (berat) satu pun yang turun," ujar Prasetyo.

Hal itu ia sampaikan saat mendapat kesempatan bertanya dalam acara rakornas bersama pemerintah pusat dan Forkopimda di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (13/11). Prasetyo menganggap Pemprov DKI mampu membenahi 13 sungai itu dengan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) yang mencapai Rp 89 triliun.

"Bukan apa-apa, kita punya APBD sangat luar biasa sebar Rp 89 triliun, SILPA-nya masih banyak. Kasih ke kita, kita kelola namanya jalan protokol, namanya 13 sungai, Jakarta hilang banjir dan macet," jelas dia.

Politikus PDIP itu meminta Menteri Basuki Hadimuljono untuk menjadikan pembenahan 13 sungai sebagai prioritas. Sebab, dia tak ingin Jakarta selalu dikepung banjir saat musim hujan datang.

"Contoh lihat di Jembatan Dukuh Atas kering kerontang, banjir di mana-mana, saya minta tolong Pak Wamen, tolong kasih tahu Pak Menteri Basuki ini jadi perhatian khusus serahkan ke kita, kita mampu," katanya.

Mendengar pertanyaan itu, Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan permintaan Prasetyo akan langsung dilaporkan kepada Menteri Basuki Hadimuljono. Terkait sungai yang mengalir di Jakarta, dia meminta semua pemangku kepentingan harus duduk bersama dan bersinergi.

"Ini menjadi tanggung jawab kita bersama bukan Kementerian PUPR, oleh karena itu saya berharap, kita sinergi. Karena DKI juga mempunyai biaya yang besar, sementara PUPR ini dari Sabang sampai Merauke," tutur dia.

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA