Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Wednesday, 14 Rabiul Akhir 1441 / 11 December 2019

Tiga Daerah Ini Paling Tinggi Kecurangan Pilkadanya

Rabu 13 Nov 2019 19:41 WIB

Rep: Arie Lukihardianti/ Red: Agus Yulianto

Lolly Suhenty Koordinator Divisi Humas dan Hubunga  Antar Lembaga Bawaslu Jabar

Lolly Suhenty Koordinator Divisi Humas dan Hubunga Antar Lembaga Bawaslu Jabar

Foto: Foto: Arie Lukihardianti/Republika
Netralitas ASN kerap menjadi indeks kerawanan pelanggaran pemilu tertinggi.

REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Sebanyak delapan wilayah di Jawa Barat akan menggelar pilkada pada 2020. Kedelapan wilayah itu adalah Kabupaten Bandung, Cianjur, Sukabumi, Tasikmalaya, Indramayu, Karawang, Kota Depok, dan Pangandaran.

Menurut Koordinator Divisi Humas dan Hubungan Antarlembaga pada Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat Lolly Suhenty, jika dilihat dari pilkada 2015, maka yang paling tinggi tingkat pelanggaran pemilu terjadi di Kabupaten Indramayu disusul Kabupaten Pangandaran dan Cianjur. Sedangkan Kota Depok merupakan wilayah yang paling sedikit terjadi pelanggaran pemilu.

"Ya, kalau dilihat dari pengalaman pilkada 2015 lalu, ya paling rawan ketiga daerah itu. Paling tinggi pelanggaranya," ujar Lolly kepada wartawan, Rabu (13/11).

Lolly menjelaskan, berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya, ada tiga besar pelanggaran yang terjadi. Di antaranya mengenai netralitas aparatur sipil negara (ASN), mencuri start kampanye, dan politik uang. 

"Ini kan soal yang selalu berulang jika pencegahannya tidak maksimal. Ini yang sedang kami dorong. Data 2015 menjadi acuan kami untuk melakukan strategi di Pilkada saat ini,” katanya.

Lolly menegaskan, netralitas ASN kerap menjadi indeks kerawanan pelanggaran pemilu tertinggi. Terutama, jika incumbent (petahana) kembali mencalonkan diri. Selain itu, potensi pelanggaran pemilu lainnya di antaranya terkait politik uang dan politisasi SARA termasuk penyebaran informasi bohong untuk memenangkan salah satu pihak yang mengikuti kontestasi pemilu.

Oleh karena itu, Bawaslu RI sedang membuat indeks pelanggaran pemilu ini, baik untuk pemilu secara umum maupun pilkada. Penyusunan indeks potensi pelanggaran ini, merupakan salah satu upaya pencegahan terhadap berbagai potensi dugaan pelanggaran pemilu yang terjadi. 

Indeks kerawanan pilkada ini, kata Lolly, akan bermanfaat untuk penyusunan strategi pengawasan. Termasuk, pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu.

Kalau indeks kerawanan ini sudah selesai, kata dia, maka akan ada korelasi terhadap strategi pengawasan yang akan Bawaslu lakukan. Lolly mencontohkan, jika pada 2015 pelanggaran yang terbanyak mengenai netralitas ASN, maka tentu saja memberikan sosialisasi terhadap netralitas menjadi prioritas.

“Diharapkan dengan strategi pengawasan yang disesuaikan dengan indeks pelanggaran pemilu ini, mampu melahirkan pemilu yang demokratis,” katanya.

Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Jabar Zaki Hilmi mengatakan, dari delapan kabupaten/kota yang akan menggelar pilkada 2020 ini memiliki catatan khusus pada pilkada 2015. Yakni, mengenai integritas penyelenggara dalam hal pelaksanaan tahapan pilkada. Serta, mengenai akuntabilitas keuangan.

“Pilkada 2015 di Kota Depok itu terkena kasus hukum dari kesekretariatan KPU setempat. Kemudian di Kabupaten Karawang dengan kasus yang sama," katanya. 

Terkait integritas penyelenggara, kata dia, daerah-daerah tersebut memperoleh peringatan dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu). "Maka fokus kita adalah menguatkan kembali integritas penyelenggara agar pelaksanaan tugas sesuai dengan regulasi,” katanya.

Bawaslu Jawa Barat pun, kata dia, membuat terobosan dengan mendidik kader-kader pengawas pemilu untuk mengantisipasi berbagai macam potensi kecurangan yang dimungkinkan terjadi dalam pesta demokrasi lima tahunan itu. Para kader pengawas pemilu tersebut diberikan berbagai pengetahuan dan keterampilan dalam mengantisipasi kecurangan lewat Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP). 

Untuk tahap awal, kata dia, Bawaslu Jabar menggelar SKPP di delapan kabupaten/kota di Jabar yang akan segera menggelar Pilkada Serentak, 2020 mendatang. SKPP menjadi terobosan Bawaslu Jabar, agar peran serta masyarakat dalam mengawasi jalannya pilkada lebih besar lagi. Bahkan, Jabar menjadi provinsi pertama di Indonesia yang menggelar SKPP di tingkat kabupaten/kota.

"SKPP baru dilakukan di Jabar, di provinsi lain belum, ini terobosan Bawaslu Jabar," kata Zaky. 

Ketua Bawaslu Jabar, Abdullah Dahlan berharap, melalui SKPP,  masyarakat akan lebih peduli terhadap pemilu. Termasuk, agenda pesta demokrasi terdekat, yakni Pilkada Serentak 2020. Selain menyalurkan hak suaranya, masyarakat pun diharapkan terlibat langsung dalam setiap tahapan pemilu.

SKPP, kata dia, akan digelar setiap tahun. Sehingga, pihaknya tidak akan berhenti untuk merekrut kader pengawas. Dengan cara ini, dia meyakini, akan semakin banyak masyarakat yang mengerti dan paham tentang pelaksanaan pemilu.

Abdullah pun meyakini, akan semakin banyak masyarakat yang sudah siap menyambut gelaran demokrasi tersebut dan Bawaslu serta  pihak terkait lainnya tidak akan kesulitan untuk mencari sumber daya manusia (SDM) khususnya bidang pengawasan.

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA