REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarief Hasan merespons kabar Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang disebut-sebut bakal memimpin salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Syarief menilai ada banyak kriteria yang harus diperhatikan dalam mengangkat seseorang menjadi pejabat.

"Salah satunya menyangkut masalah integritas, behavior juga merupakan pertimbangan. Sekalipun ini wewenang eksekutif, tentunya banyak hal yang harus dipertimbangkan," kata Syarief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/11).

Ia pun mencontohkan, dalam pemilihan kepala daerah saja ada wacana eks narapidana korupsi dilarang maju pilkada. Seharusnya pemerintah lebih selektif dalam menunjuk pejabat negara.

"Tak boleh hanya karena pertimbangan dia dari pendukung saya, ataupun dari partai saya atau darimanapun, tapi manakala berbicara tentang kepentingan negara dan bangsa, banyak faktor yang harus dipertimbangkan," ujarnya.

Syarief enggan menegaskan sikap Demokrat apakah menerima atau menolak terkait rencana pemerintah menujuk Ahok sebagai pimpinan BUMN.  Ia hanya menekankan bahwa memilih pejabat harus memenuhi sejumlah pertimbangan.

"Kita terikat kepada apa yang dikatakan integritas dan behaviour, integritas di dalam memimpin bangsa ini. Saya pikir itu," tuturnya.

Sebelumnya mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dikabarkan telah memenuhi panggilan Menteri BUMN, Erick Thohir, pada Rabu (13/11).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengungkapkan, Erick sangat berharap Ahok bisa bergabung di salah satu perusahaan BUMN. Namun, Arya tidak mengungkapkan secara pasti BUMN mana yang akan dipimpin mantan orang nomor satu DKI Jakarta ini.

"Sektornya kita belum tahu di mana, posisinya masih dilihat harus melalui persetujuan juga. Yg pasti BUMN strategis," tutur Arya.