Senin, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 Desember 2019

Senin, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 Desember 2019

DPR Prioritaskan Evaluasi Pilkada Langsung pada Tahun Awal

Kamis 14 Nov 2019 16:08 WIB

Rep: Arif Satrio Nugroho/ Red: Ratna Puspita

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (31/10).

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Prioritas revisi pada tahun pertama meliputi mekanisme Pilpres hingga Pilkada.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyebut, Komisi II DPR RI menjadikan sistem pemilihan umum (pemilu) sebagai prioritas evaluasi dan revisi. Revisi itu meliputi mekanisme Pilpres hingga Pilkada setelah dilakukan evaluasi pada sistem yang berlaku saat ini.

Baca Juga

"Kami sudah sepakat bahwa itu menjadi prioritas tahun pertama, jadi kami berharap awal tahun 2021 itu semua UU yang berkaitan dengan penyempurnaan sistem politik termasuk di dalamnya kepemiluan itu kami mau selesaikan," kata Doli di Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Kamis (14/11).

Untuk mencapai target itu, Doli menyatakan, proses revisi itu akan dimulai tahun 2020. "Awal tahun 2020 masa sidang setelah reses kami akan mulai membahas revisi UU politik, khususnya pemilu," ujarnya.

Ia menyatakan, proses evaluasi dan revisi tidak akan memengaruhi pelaksanaan Pilkada 2020, yang akan tetap digelar secara langsung. Terlebih, tahapan Pilkada 2020 sudah mulai berjalan.

Doli menyebut, nantinya revisi sistem pemilu itu akan berdampak pada UU lainnya. Misalnya, terkait wacana evaluasi Pilkada langsung yang menjadi perdebatan, maka revisi ini akan memengaruhi UU Pemerintahan Daerah.

"Jadi satu paket semuanya akan kita selesai kan dan kita berharap ini awal kita memasuki implementasi demokrasi kita secara subtansial," kata Politikus Golkar ini.

Doli mengklaim, pada dasarnya Komisi II ingin melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem politik dan Pemilu. Evaluasi ini juga merujuk pada poin kritik Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang mengkritik Pilkada langsung.

Namun, Doli meminta, proses itu tak perlu dilakukan terburu-buru. Evaluasi atas sistem pilkada langsung harus dilakukan secara komprehensif, agar justru tak menjadi kemunduran demokrasi yang telah diterapkan di Indonesia.

"Karena kan harusnya kan dijalani dulu evaluasinya, dikaji dulu dimana sisi sisi positifnya, mana yang negatifnya, kemudian ada opsi-opsi apa aja yang muncul dalam evaluasi itu. Baru kemudian kita memutuskan kita mau opsi yang mana," ujar Doli.

Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut Presiden Joko Widodo menampung usulan pengembalian proses pemilihan kepala daerah (pilkada) ke DPRD. Hal tersebut menyusul wacana yang diutarakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian yang menilai tak semua daerah di Indonesia harus menjalani pilkada langsung.

Menurut Mahfud, usulan tersebut nantinya akan dibahas bersama. "Nanti dibahas semuanya, artinya semua ditampung dulu, semua ide ditampung. Posisi tadi kan KPU (Komisi Pemilihan Umum) yang melapor. Kalau secara internal, nanti kita akan bicara," ujar Mahfud di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (11/11).

Dalam pertemuan antara jajaran komisioner KPU dan Presiden Jokowi kemarin pagi juga disinggung terkait usulan ini. Namun, usulan itu tidak dibahas secara mendalam. "Ada disinggung, tapi tidak dibahas," kata Mahfud lagi.

Ia mengatakan, pemerintah masih akan menunggu masukan dari berbagai pihak sebelum membahas usulan ini secara keseluruhan. "Pemerintah belum punya pendapat resmi, kami baru saling lempar ide. Jadi, belum dibahas dan belum ada kesimpulan tapi tentu akan dibahas."

 

 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA