Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

KPK Awasi Penyusunan dan Penggunaan Anggaran Negara

Jumat 15 Nov 2019 10:08 WIB

Rep: Ronggo Astungkoro/ Red: Ratna Puspita

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang

Foto: Republika TV/Havid Al Vizki
Pengawasan itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Saut Situmorang, menyatakan, KPK mengawasi bagaimana pemerintah pusat dan daerah melakukan penyusunan dan penggunaan anggaran negara. Pengawasan itu dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.

"Prinsipnya, langsung tidak langsung KPK mengikuti bagaimana pusat dan daerah melakukan penyusunan dan penggunaan anggaran negara," jelas Saut melalui pesan singkat, Kamis (14/11).

Saut juga menyampaikan imbauan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Ia mengatakan, seharusnya penyusunan anggaran dilakukan melalui sistem yang ada, mulai dari tingkat desa dan kota.

Penyusunan tersebut pun harus dilakukan secara sistematis agar semua menjadi transparan dan akuntabel. "Seharusnya susunlah anggaran lewat sistem yang ada, mulai dari tingkat desa dan kota, secara sistematis. Agar semua menjadi transparan dan akuntable dan terhindar dari konflik kepentingan," terangnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta seluruh kementerian dan pimpinan daerah segera melakukan belanja pada awal 2020. Jokowi pun memerintahkan lelang bisa segera dilakukan sebelum tahun anggaran 2020 agar proyek, khususnya konstruksi, bisa mulai berjalan awal tahun.

Ia beralasan, belanja dan lelang yang ditunda-tunda mengakibatkan pelaksanaan proyek yang terburu-buru dan menghasilkan output yang tak optimal. Jokowi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) serta alokasi transfer ke daerah dan dana desa kepada kementerian/lembaga serta seluruh gubernur se-Indonesia. 

Dalam acara yang digelar di Istana Negara, Kamis (14/11) ini, Jokowi menyerahkan Rp 909,6 triliun anggaran belanja untuk kementerian/lembaga dan Rp 856 trilun untuk alokasi transfer ke daerah dan dana desa. "Segera setelah ini lelang, pelaksanaan Januari sudah dilakukan. Jangan nunggu. Ini perintah. Belanja secepat-cepatnya," ujar Jokowi dalam sambutannya.

Jokowi pun berkaca pada realisasi lelang pada 2019 ini yang menyisakan Rp 31 triliun proyek belum terlaksana. Jokowi pun sempat menuding bahwa penundaan proses lelang tersebut akan membuat proyek tergesa-gesa. Hasilnya, hasil proyek yang berkualitas rendah seperti gedung sekolah yang mudah ambruk.

Jokowi juga berpesan kepada menteri-menterinya agar menomorsatukan penyampaian manfaat atas program pemerintah. Ia memandang, pemerintah selama ini terlalu berorientasi pada realisasi program saja tanpa memastikan apakah program yang dilakukan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat.

"Terpenting kita melihat barang berkualitas bagus, program bagus, dan rakyat rasakan manfaatnya. Itu esensinya," katanya.

 

 

BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA