Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Dorongan Aklamasi, Akbar: Serahkan Mekanisme ke Munas

Jumat 15 Nov 2019 12:18 WIB

Red: Ratna Puspita

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) yang disaksikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) dan Tokoh Senior Partai Golkar Akbar Tandjung, pada pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto (kanan) berjabat tangan dengan Ketua MPR Bambang Soesatyo (kedua kanan) yang disaksikan Ketua Dewan Pembina Partai Golkar Aburizal Bakrie (ketiga kanan) dan Tokoh Senior Partai Golkar Akbar Tandjung, pada pembukaan Rapimnas Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11/2019).

Foto: Antara/Muhammad Adimaja
Akbar mengatakan, mencalonkan diri sebagai ketua umum Golkar hak semua kader.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar Akbar Tandjung meminta pemilihan ketua umum periode mendatang diserahkan kepada mekanisme dalam musyawarah nasional partai tersebut. Jika memang peserta munas atau sebagian besar peserta munas menghendaki aklamasi, kata dia, pimpinan munas bisa menawarkan opsi untuk selanjutnya diputuskan.

Baca Juga

"Kalau masalah pemilihan (ketua umum), biarlah serahkan pada mekanisme dalam munas," kata Akbar Tanjung di sela Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di Jakarta, Kamis (14/11).

Ia menegaskan mencalonkan diri sebagai ketua umum Partai Golkar merupakan hak semua kader partai politik berlambang pohon beringin itu. "Dalam perspektif saya, kader Golkar yang telah memenuhi kriteria, pedoman, dan patokan tergantung pada prestasi, dedikasi, loyalitas, dan tidak tercela (PDLT)," katanya.

Menurut dia, PDLT menjadi salah satu tolok ukur untuk melihat apakah seseorang patut dan tepat untuk menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Ditanya kader yang potensial sebagai ketua umum, Akbar menyatakan kesiapannya jika dibutuhkan memberi masukan mengenai kriteria yang pantas calon ketua umum.

"PDLT yang patut dijadikan pedoman dan menentukan posisi-posisi penting dalam partai untuk diduduki oleh para kader," katanya.

Namun, Akbar enggan menyebutkan sosok kader yang didukungnya sebagai calon Ketua Umum Golkar periode mendatang karena Dewan Kehormatan tidak punya hak suara. "Kami 'kan Dewan Kehormatan tidak punya hak suara. Kalau kami punya hak suara, tentu saya tentukan pilihan. Akan tetapi, masih terlalu dini," jawab Akbar.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader dan pimpinan partai untuk mengedepankan musyawarah mufakat dalam memilih ketua umum pada munas, Desember 2019. Airlangga menjelaskan pemilihan ketua umum secara aklamasi sudah beberapa kali dilakukan oleh Golkar.

"Pertama kali waktu Pak Ical, kemudian waktu munaslub (munas luar biasa) kemarin. Jadi, Golkar sudah melaksanakan itu," katanya.

Rapimnas itu dihadiri oleh 400 kader Partai Golkar dari seluruh Indonesia sebagai persiapan pelaksanaan Musyawarah Nasional Golkar pada bulan Desember mendatang. Selain Akbar, tokoh-tokoh senior Golkar lain hadir, antara lain Ketua Dewan Pembina Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Pakar Agung Laksono.

Tokoh-tokoh Golkar lainnya, seperti Menteri Perindustrian Agung Gumiwang Kartasasmita, Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali, dan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsudin.

Rapat pimpinan nasional (rapimnas) yang digelar Kamis (14/11) kemarin mencapai sejumlah kesepakatan. Salah satunya terkait dengan penetapan jadwal munas.

Golkar akan menggelar munas di Jakarta pada 3, 4, 5, 6 Desember 2019. Dalam munas ini, Golkar akan memilih ketua umumnya, di mana Airlangga bakal mencalonkan diri.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA