Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

Friday, 17 Sya'ban 1441 / 10 April 2020

MPR: 3 Parpol Belum Setuju Amendemen Hanya untuk GBHN

Senin 18 Nov 2019 13:56 WIB

Red: Ratna Puspita

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet)

Foto: Republika/Nawir Arsyad Akbar
Ketiga parpol tersebut, yaitu Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan saat ini ada tiga partai politik yang belum setuju kalau amendemen UUD 1945 hanya sekadar untuk menghadirkan kembali Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN). Ketiga parpol tersebut, yaitu Partai Golkar, PKS, dan Partai Demokrat.

Baca Juga

"Menurut tiga partai tersebut, kalau hanya untuk menghadirkan GBHN, cukup dengan UU. Karena itu kami bersafari kebangsaan untuk menggali lebih dalam lagi, apa yang bisa kami tuntaskan dari pekerjaan rumah MPR periode lalu," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/11).

Dia mengatakan, safari politik tersebut bukan soal meyakinkan partai atau tidak. Namun, dirinya membuka ruang publik atas aspirasi yang berkembang di masyarakat untuk memberikan masukan kritis.

Menurut dia, MPR justru mengundang publik dan parpol untuk meyakinkan pihaknya untuk melakukan atau tidak melakukan amendemen. "Jadi bukan soal yakin meyakinkan, justru kami mengundang publik dan parpol meyakinkan kami untuk melakukan atau tidak melakukan amendemen," ujarnya.

Dia mengatakan, safari kebangsaan yang dilakukan Pimpinan MPR mengunjungi pimpinan parpol untuk menyelesaikan tugas-tugas institusinya dari "PR" MPR RI periode sebelumnya yang merekomendasikan perlunya amendemen terbatas dan GBHN. Bamsoet mengatakan, selama dirinya menjadi Ketua MPR, ada lima wacana yang berkembang, yaitu amendemen terbatas, penyempurnaan, perubahan menyeluruh, kembali kepada UUD yang asli, dan tidak perlu dilakukan amendemen.

Menurut dia, saat ini MPR RI masih dalam tahap menjaring aspirasi publik karena hingga saat ini lembaganya belum menerima adanya usulan amendemen UUD 1945. "Kami saat ini masih dalam tahap menjaring aspirasi publik karena sampai sekarang, belum menerima adanya usulan yang ingin mengubah UU atau amendemen," katanya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
 
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA