Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Pemerintah Jadikan Teluk Balikpapan Sebagai Ikon Ibu Kota

Senin 18 Nov 2019 18:20 WIB

Rep: Sapto Andika Candra/ Red: Muhammad Hafil

Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2019).

Perahu nelayan melintas di Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur, Rabu (23/10/2019).

Foto: Antara/Yulius Satria Wijaya
Kondisi geografis Balikpapan sangat memungkinkan.

REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA -- Pemerintah berencana memanfaatkan Teluk Balikpapan di Kalimantan Timur sebagai ikon ibu kota negara (IKN) yang baru. Kondisi geografis Teluk Balikpapan memang memungkinkan akses transportasi yang lebih singkat, bila ditempuh dari Kota Balikapapan, ketimbang jalan darat menuju lokasi IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.

Baca Juga

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa menyampaikan bahwa keberadaan Teluk Balikpapan bisa menjadikan alat promosi Indonesia sebagai negara kepulauan atau maritim. Meski begitu, Suharso belum menjelaskan rinci bentuk pemanfaatan seperti apa yang akan dilakukan pemerintah di Teluk Balikpapan.

"Secara fisik memang kita akan mengeksploitasi teluk itu. Supaya ada keindahan. Untuk menunjukkan kita negara maritim, negara kepulauan. Laut yang masuk ke teluk itu luar biasa bagusnya. Bisa jadi ikon dunia lah," kata Suharso usai bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di istana, Senin (18/11).

Pemerintah juga menargetkan membentuk badan otorita yang bertugas mengawal pembangunan ibu kota negara (IKN) yang baru pada Desember 2019 nanti. Badan otorita ini akan dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres), tanpa harus menunggu rampungnya pembahasan UU IKN.

Suharso menyampaikan, pembentukan dan pemilihan kepala badan otoritas masih harus menyusul diskusi lanjutan dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Meski begitu, ia menegasan bahwa badan ini harus segera dibentuk karena tugasnya mengawal pembangunan IKN di Kalimantan Timur.

"Badan Otorita paling tidak bulan depan (Desember). Tidak harus menunggu UU. Kepalanya, nanti dibicarakan (dengan presiden)," kata Suharso. 

BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA