Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

Sunday, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 December 2019

BPIP Segera Bertemu Kemendikbud, Kemenag Bahas Pancasila

Selasa 19 Nov 2019 08:00 WIB

Red: Reiny Dwinanda

Hari Pertama Sekolah. Wali murid mengantar anaknya di hari pertama sekolah di SDN 1 Ungaran, Yogyakarta , Senin (15/7/2019).

Hari Pertama Sekolah. Wali murid mengantar anaknya di hari pertama sekolah di SDN 1 Ungaran, Yogyakarta , Senin (15/7/2019).

Foto: Republika/ Wihdan
BPIP ingin Pancasila jadi mata pelajaran wajib mulai semester depan.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) segera bertemu dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk mengembalikan Pendidikan Pancasila sebagai mata pelajaran wajib di sekolah. Targetnya, semester depan Pancasila sudah menjadi mata pelajaran wajib.

"Dalam waktu dekat, Kemendikbud dan Kemenag, insya Allah akan kita ajak ketemuan. Sebab, Pendidikan Pancasila tidak hanya pada materi pendidikan Pancasilanya," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BPIP Prof Hariyono, di Jakarta, Senin.

Hal tersebut disampaikannya saat Pembekalan Materi Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila Bagi Penceramah, Pengajar, dan Pemerhati, di Hotel Borobudur, Jakarta. Hariyono mengatakan, Pancasila tak bisa hanya diajarkan secara verbal.

Baca Juga

Hariyono menjelaskan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila juga harus dikenalkan dengan cara yang baik. Dengan begitu akan muncul penghormatan dan penghargaan terhadap budaya-budaya yang berbeda, misalnya orang Aceh pakaiannya berbeda dengan daerah lain itu karena kebudayaan.

"Tidak mungkin Pancasila itu bisa terwujud jika tidak diperjuangkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Ir Soekarno pada pidato 1 Juni 1945, Pancasila baru saja jadi realita kalau ada perjuangan," katanya.

Akan tetapi, menurut Hariyono, Pancasila bukan hanya diperjuangkan, melainkan juga harus diajarkan. BPIP pun terus mendorong Kemendikbud untuk memasukkan lagi Pancasila jadi mata pelajaran wajib.

"Kemudian, kami dorong kementerian dan instansi agar aturan perundangan juga dikembangkan dengan dasar Pancasila yang efektif dan maksimal sehingga Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya teori, tapi bisa kita aktualisasi," katanya.

sumber : Antara
BACA JUGA: Update Berita-Berita Politik Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA