Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

Minggu, 18 Rabiul Akhir 1441 / 15 Desember 2019

KPK Cegah Bupati Solok Selatan ke Luar Negeri

Selasa 19 Nov 2019 13:32 WIB

Red: Esthi Maharani

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Bupati Solok Selatan Muzni Zakaria berjalan keluar seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Foto: Antara/Aprillio Akbar
KPK mengirimkan surat ke imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua oran

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah ke luar negeri terhadap dua tersangka kasus korupsi pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat. Dua tersangka itu, yakni Bupati Solok Selatan 2016-2021 Muzni Zakaria (MZ) dan pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar (MYK).

"KPK mengirimkan surat ke imigrasi tentang pelarangan ke luar negeri terhadap dua orang tersangka dalam kasus suap terkait pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Solok Selatan, yaitu MZ, Bupati Solok Selatan dan MYK, swasta," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Selasa (19/11).

Pencegahan terhadap keduanya dilakukan selama 6 bulan ke depan terhitung sejak 8 November 2019. KPK pada 7 Mei 2019 telah menetapkan Muzni dan Kahar sebagai tersangka. Namun, keduanya belum ditahan oleh KPK sampai saat ini.

Muzni selaku Bupati Solok Selatan diduga menerima hadiah atau janji dalam bentuk uang atau barang senilai total Rp460 juta dari pemilik grup Dempo/PT Dempo Bangun Bersama (DBD) Muhammad Yamin Kahar terkait dengan pengadaan barang dan jasa pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Pertanahan (PUTRP) Kabupaten Solok Selatan tahun 2018.

Terhadap Muzni disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau b atau Pasal 11 atau Pasal 12 B UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Sedangkan terhadap Muhammad Yamin Kahar disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP


sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA