Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Monday, 12 Rabiul Akhir 1441 / 09 December 2019

Ganjar Pranowo: Pilkada Dipilih DPRD Rawan Jual Beli

Selasa 19 Nov 2019 15:23 WIB

Red: Ratna Puspita

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo

Foto: Republika/Bowo Pribadi
Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati.

REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG -- Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berpendapat pemilihan kepala daerah oleh kalangan anggota DPRD rawan terjadi berbagai praktik jual beli. Selain itu, pemilihan kepala daerah ini tidak memuaskan publik.

Baca Juga

"Dulu itu kan sudah pernah, dipilih di DPRD, tapi publik tidak happy karena hanya dikooptasi oleh DPRD. Apa yang terjadi kemudian, di sana terjadi suap, jual beli, ada orang yang 'diumpetin', maka solusinya pemilihan langsung. Kalau hari ini mau kembali (ke pemilihan oleh DPRD), kita bisa memprediksi nanti di situ juga akan terjadi jual beli," katanya di Semarang, Selasa (19/11).

Menurut Ganjar, untuk mengubah sebuah sistem harus dilakukan dengan hati-hati agar kebijakan pemerintah harus mempertimbangkan maslahat dan mudaratnya. "Harus hati-hati betul, jangan sampai seperti politik seterika, maju mundur maju mundur. Harus diperhatikan maslahat dan mudharatnya kalau mau kembali seperti dulu," ujarnya.

Kendati demikian, Ganjar mengakui ada beberapa aturan yang harus direvisi bersama terkait dengan pelaksanaan pilkada langsung. Ia menyarankan semua pihak harus duduk bersama untuk berdiskusi serta berembuk memecahkan permasalahan yang ada.

"Sebenarnya isu ini muncul, 'problem' awalnya kan dari mahalnya biaya kampanye. Jadi saran saya, yang harus diperbaiki adalah cara berkampanye, cara mengelola keuangan, atau adanya intervensi negara, pembatasan kampanye sampai debat-debat sehingga mereka tidak terlalu boros," tuturnya.

Ganjar mengatakan sudah memiliki usulan terkait mahalnya biaya kampanye itu yakni dengan meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyelenggarakan debat kepada semua calon agar dapat menjadi pertimbangan masyarakat. "Kalau semua calon debat terbuka dan difasilitasi KPU, kan biayanya murah. Selain itu, pemasangan atribut dibatasi dan tidak boleh sembarangan atau dengan elektronik, maka akan lebih murah," ujarnya.

 

sumber : Antara
BACA JUGA: Ikuti News Analysis News Analysis Isu-Isu Terkini Persepektif Republika.co.id, Klik di Sini
  • Komentar 0

Dapatkan Update Berita Republika

 

BERITA LAINNYA